Pemerintah Diminta Biayai Tes Swab Santri Jika Buka Pesantren

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Aman Pulungan, meminta pemerintah membiayai tes swab untuk santri pesantren.

Permintaan itu dilontarkan Aman jika pemerintah jadi memutuskan membuka pesantren di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Lihat juga: RK Perpanjang PSBB Jabar Hingga 26 Juni, Zona Biru Selesai

"Nah ini [santri dan warga pesantren] harus di-screening [periksa]. Tapi ini screening bukan rapid test, screening [harus melalui tes swab] PCR," ujarnya melalui konferensi video, Jumat (12/6).

"Program harus dijalankan pemerintah. Dan [tak ada alasan] pemerintah jika [merasa] tidak bisa menanggung semua pemeriksaan. Mereka harus bisa membayar ini semua," tambah Aman.

Dia khawatir jika pesantren dibuka tanpa memastikan kesehatan santri dan pengurus, bakal muncul klaster baru penyebaran virus corona. Apalagi dengan mempertimbangkan jumlah santri pesantren yang angkanya mencapai 18 juta. Dia menilai jumlah tersebut termasuk sangat besar dan perlu diperhatikan.

Lihat juga: Eks Menpora Imam Nahrawi Dituntut 10 Tahun Penjara

Setelah tes PCR dilakukan, Aman mengatakan juga diperlukan pengawasan lebih terhadap jalannya aktivitas di pesantren. Mulai dari aspek kebersihan sampai kesehatan.

"Dikontrol betul-betul oleh dinas kesehatan, posisi mereka [santri, guru dan pengurus] dimana, lokasi [pesantren], ventilasi udara, center kesehatan terdekat, berapa ruang isolasi yang ada di sana, kalau emergency ada ICU enggak disitu?" jelasnya.

Untuk itu Kementerian Agama, katanya, perlu melakukan pemetaan kondisi pesantren di Indonesia sebelum memutuskan kebijakan. Pasalnya, ia mengatakan hingga kini pemetaan sedetail itu belum ada.

Aman menduga kondisi pesantren di Indonesia beragam, tergantung latar belakang ekonomi sebagian besar santri. Dia juga mengingatkan kasus corona pada anak terus meningkat hingga hari ini.

Lihat juga: Anies Akan Buka RTH DKI, Ditutup Lagi Jika Kasus Corona Naik

Sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai pemerintah harus hati-hati dalam mempertimbangkan membuka pesantren di tengah pandemi. Dalam hal ini, pemerintah harus menyusun protokol kesehatan khusus di pondok pesantren.

"Kondisi pondok pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama di Indonesia memiliki disparitas sangat beragam. Baik kapasitas kelembagaan, ketersediaan dan rasio sarana dan prasarana," ujar Ketua KPAI Sutanto dalam kesempatan yang sama.

Ia menilai pemerintah harus membiayai pemeriksaan Covid-19 untuk santri dan guru, terlebih pada pesantren dengan latar belakang ekonomi rendah.

Jika tidak, Sutanto menduga bakal ada pesantren yang terpaksa tak melakukan pemeriksaan ketika dibuka karena tak ada biaya.

KPAI mengatakan berdasarkan Rapat Koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian Agama, pemetaan rinci terkait kondisi pesantren masih dalam proses hingga sekarang.

Yang sudah dipetakan baru rincian pesantren yang memulangkan seluruh santrinya, memulangkan sebagian santri, dan tidak memulangkan santri.

Lihat juga: Respons Kasus Novel, Komisi Kejaksaan Tunggu Putusan Hakim

Santri yang memilih tidak pulang umumnya karena sejak kecil tinggal dan hidup di pesantren sehingga tak memiliki tempat tinggal lain di luar pesantren.

Sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah merestui pembukaan pondok pesantren dan satuan pendidikan berbasis asrama di zona kuning dan hijau.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, pun telah meminta Menteri Agama menyiapkan surat edaran dan panduan pembukaan pesantren di tengah pandemi.

"Nantinya [panduan yang diedarkan] akan didetailkan oleh masing-masing lembaga pendidikan keagamaan dan bentuk panduan detail," kata Muhadjir melalui siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (12/6). (fey/bac)