Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut dana hibah Pilkada Serentak 2020 dari 270 Pemerintah Daerah kepada penyelenggara pemilu baru cair sekitar Rp5 triliun dari total Rp15 triliun.
Diketahui, dana hibah itu disepakati lewat Naskah Perjanjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan pilkada.
"Dari Rp15 triliun yang sudah cair baru sekitar Rp5 triliun. Mohon rekan-rekan kepala daerah sesegera mungkin mencairkan sisa anggaran Rp9,1 triliun," kata Tito di Kantor Bawaslu, Selasa (23/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menyatakan dana tersebut nantinya bisa digunakan untuk banyak hal penting dalam proses tahapan penyelenggaraan pilkada. Terlebih lagi, KPU sudah memulai tahapan verifikasi faktual calon kepala daerah independen mulai, Rabu (24/6) besok.
"Intinya segera mencairkan sisa anggaran yang sudah diatur dalam NPHD," kata Tito.
Tak hanya itu, Tito juga menyatakan dana itu bisa digunakan untuk membeli alat perlindungan diri (APD) dari virus corona saat tahapan Pilkada berlagsung.
Terlebih lagi jumlah TPS saat Pilkada 2020 nanti akan ditambah sehingga menjadi total 304 ribu TPS. Ia menegaskan dana itu bisa digunakan untuk mendukung para petugas TPS, petugas keamanan hingga para pemilih yang akan mencoblos.
"Dari APBN juga kami telah melakukan komunikasi, tahap pertama Rp900 miliar lebih, paling lambat besok atau hari ini di transfer ke KPUD masing-masing," kata dia.
Diketahui, Tito sudah meneken aturan baru dimana pengadaan peralatan protokol kesehatan, termasuk APD untuk gelaran Pilkada bisa dibiayai APBD melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
Kepastian itu didapat setelah Tito menerbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 tentang pendanaan kegiatan Pilkada yang bersumber dari APBD.
(rzr/osc)