KPK Minta Tambahan Rp925 Miliar, Termasuk Alih Status Pegawai

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta tambahan anggaran untuk 2021 sebesar Rp925 miliar kepada DPR. Dia menyebut tambahan itu karena kebutuhan anggaran lembaganya pada tahun depan mencapai Rp1,8 triliun.

Pagu anggaran indikatif KPK yang ditetapkan di 2020 hanya sebesar Rp955 miliar.

Filri mengatakan bahwa penambahan anggaran itu dibutuhkan pihaknya karena KPK akan melakukan alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta untuk memenuhi berbagai kebutuhan program di 2021 mendatang.

"Kami mengusulkan, kalau pagu indikatif 2020 sebesar Rp955 miliar, maka kami berharap tiga pendekatan tadi kami lakukan kerja keras sehingga Indonesia bisa bebas korupsi, anggaran (2021) yang kami butuhkan Rp1,881 triliun," kata Firli dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (25/6).

Ia membeberkan rincian anggaran sesuai dengan program kerjanya untuk tahun depan.

Menurutnya, sebanyak empat program akan dilaksanakan KPK di 2021 mendatang yakni dukungan manajemen, pendidikan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat, pencegahan dan mitigasi korupsi, serta penindakan.

"Program dukungan manajemen Rp1,595 miliar, program pendidikan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat Rp155 miliar, pencegahan dan mitigasi korupsi Rp105 miliar, dan penindakan Rp65,6 miliar," ujar jenderal polisi bintang tiga itu.