Lapak Tutup Listrik Bayar Terus, Pedagang Thamrin City Protes

Para pedagang di Thamrin City (Thamcit) memprotes pengelola yang tetap membebankan tagihan listrik selama tiga bulan meski lapak ditutup demi patuh PSBB di DKI Jakarta.

Salah satu pedagang Thamrin City, Basri mengatakan pengelola tetap membebankan biaya listrik sepanjang Maret hingga Mei 2020 di saat mereka tidak berdagang.

"Kami dipaksa bayar (listrik). Padahal semua listrik dimatikan," kata Basri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (29/6).

Atas protes itu, Basri mengatakan para pedagang mendesak pengelola untuk membebaskan biaya listrik dan service hingga bulan Desember mendatang. Menurutnya, hal itu bisa meringankan para pedagang yang terdampak pandemi corona.

Selain itu, menurut Basri, para pedagang juga meminta keringanan potongan pembayaran service charge 65 persen dari bulan April hingga Desember atau selama masa new normal.

Kemudian, mereka juga menuntut pengelola menghapuskan denda selama pandemi virus corona dari Maret hingga Mei. Para pedagang meminta agar pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sampai dengan Desember.

Di sisi lain, para pedagang juga meminta pengelola tetap menjalankan fasilitas umum seperti sedia kala, seperti eskalator, AC, listrik, pintu utama, dan lift.

Dikonfirmasi CNNIndonesia.com, pihak pengelola melalui GM Promosi Thamrin City, Sindywati mengatakan belum dapat memberikan tanggapan atas protes dan tuntutan para pedagang.

"Maaf belum bisa kami sampaikan apa-apa," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui menetapkan masa PSBB mulai sejak 10 April 2020. Atas penerapan tersebut, sejumlah pedagang dan pelaku ekonomi di sejumlah pusat perbelanjaan menghentikan aktivitasnya.

Berjalannya waktu, saat ini Anies menerapkan pola baru aktivitas pasar dalam skema PSBB Transisi. Anies Baswedan meminta pedagang mematuhi aturan ganjil genap jika ingin tetap berjualan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Menurut Anies, ganjil genap toko merupakan satu-satunya cara agar pedagang tetap bisa berjualan dan sebagai upaya mencegah penularan virus corona.

"Harus ganjil genap, karena memang saat ini kapasitasnya hanya boleh 50 persen demi keselamatan pedagang," ujar Anies beberapa waktu lalu.