Pemerintah-DPR Tunda Bahas 16 RUU, Omnibus Law Tetap Jalan

CNN Indonesia | Kamis, 02/07/2020 13:12 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly usai menandatangani Memorandum Of Cooperation (MoC) dalam bidang hukum di Gedung Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin, 4 November 2019. CNNIndonesia/Safir Makki Menkumham Yasonna Laoly dan DPR sepakat menarik 16 RUU dari Prolegnas Prioritas 2020, tidak termasuk RUU Omnibus Law Cipta Kerja (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah dan Badan Legislasi DPR sepakat menarik 16 rancangan undang-undang dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 dan akan dibahas di lain waktu. RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang selama ini mendapat kritik tidak ikut ditarik dan akan terus dibahas.

"Mempertimbangkan adanya kebutuhan hukum maka dalam kesempatan ini bila disetujui pemerintah untuk dilakukan evaluasi terhadap RUU dalam Prolegnas Prioritas 2020," kata Menkumham Yasonna Laoly dalam Rapat Kerja Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/7).

Yasonna mengajukan tiga rancangan undang-undang (RUU) baru untuk dimasukkan dalam Proyek Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020. RUU pertama yang diajukan pemerintah adalah RUU Landas Kontinen Indonesia.


Yasonna mengatakan sebagai gantinya, pemerintah bersedia menarik RUU Keamanan Laut dari prolegnas tahun ini. Kemudian pemerintah juga mengajukan RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu, ada juga RUU tentang Kejaksaan RI.

Dengan usulan tersebut, maka saat ini ada 14 RUU inisiatif pemerintah dalam Prolegnas Prioritas 2020. Yasonna berharap pemerintah dan DPR dapat menyelesaikan daftar yang ada hingga batas waktu Oktober 2020.

"Pemerintah pada prinsipnya sependapat dengan Badan Legislasi DPR untuk melakukan penyempurnaan Prolegnas dari segi substansi maupun dari segi kuantitas yang lebih realistik dan sesuai dengan keputusan hukum," tuturnya.

Baleg DPR RI menggelar evaluasi terhadap RUU dalam Prolegnas Prioritas 2020 menyusul pandemi Covid-19. Mereka merasa tak bisa menyelesaikan seluruh RUU yang telah dicanangkan hingga batas waktu Oktober 2020.

Dari total 50 prolegnas prioritas 2020, kini menjadi 38. Ada 16 RUU yang sepakat ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020, 2 RUU ditukar RUU baru, dan ada 4 RUU yang baru dimasukkan.

"Ini mungkin penarikan RUU terbanyak yang pernah ada. Tapi memang kondisi pandemi ini harus realistis," ucap Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam rapat tersebut.

(dhf/bmw/sur)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK