PKS Singgung BPIP Terkait Rencana Pembubaran Lembaga Negara

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), di tengah wacana pembubaran 18 lembaga negara yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto mengatakan pembentukan lembaga sosialisasi dan pembinaan Pancasila seperti di masa Orde Baru masih menyisakan trauma negatif di kalangan masyarakat. Sebab menurutnya, tafsir tunggal dan indoktrinasi semi militeristik tentang Pancasila dengan berbagai program penelitian khusus telah menjadi hantu bagi masyarakat.

"Pemerintah perlu mendengar dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat terkait keberadaan dan kinerja BPIP. Pemerintah menimbang ulang keberadaan BPIP. Apalagi, Presiden berencana untuk membubarkan 18 lembaga pemerintah yang tidak berkinerja optimal," kata Mulyanto kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/7).

Dia menerangkan bahwa semua pemangku kepentingan harus introspeksi diri terkait status dan kiprah BPIP selama ini. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang ingin menang sendiri karena kritik keras terhadap keberadaan BPIP dari publik masih terus dilayangkan hingga saat ini.

Mulyanto menilai hal yang harus diutamakan terkait Pancasila adalah cara pengamalannya secara murni dan konsekuen sebagaimana tafsir yang dituangkan dalam pembukaan serta batang tubuh Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Dia pun mengingatkan bahwa trauma Orde Baru yang melembagakan Pancasila melalui Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) belum hilang benar dari ingatan masyarakat.

"Kala itu, dalam tataran personal, para pejabat tampak keren dalam berwacana, namun miskin dalam pengamalan dan keteladanan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari," ucapnya.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri merupakan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Tanpa BPIP, lanjut dia, pemerintah tetap bisa menyosialisasikan dan melakukan pembinaan Pancasila kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Secara kelembagaan, menurutnya, proses itu bisa dilkaukan MPR dengan program Sosialisasi 4 Pilar atau Lemhannas lewat Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) serta Pemantaban Nilai-nilai Kebangsaan.

Bahkan, menurut Mulyanto sosialisasi Pancasila juga bisa dilakukan lewat Dewan Ketahanan Nasional.

"Lembaga-lembaga ini sudah teruji baik, bermanfaat serta mendapat kepercayaan publik, karenanya perlu didorong dan dikuatkan dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila," ujar Mulyanto.

Jokowi sebelumnya menyatakan bakal membubarkan 18 lembaga negara. Namun, eks Gubernur DKI Jakarta itu tak merinci lembaga negara yang dimaksud. Hanya saja ia menyatakan pembubaran akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Dalam waktu dekat ini ada 18," ujar Jokowi dalam pertemuan dengan media, Senin (13/7).

Jokowi mengatakan alasan pembubaran lembaga ini salah satunya untuk menekan anggaran. Anggaran bisa dikembalikan ke kementerian maupun ke bagian direktorat.

"Semakin ramping organisasi ya cost-nya kan semakin bisa kita kembalikan. Anggaran, biaya. Kalau pun bisa kembalikan ke menteri kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi," katanya.