Mensesneg soal Komite Covid-19: Kesehatan Sangat Utama

CNN Indonesia | Rabu, 22/07/2020 11:12 WIB
Pemerintah mengklaim tetap memprioritaskan persoalan kesehatan terkait pembentukan Komite Penanganan Covid-19. Mensesneg Pratikno mengklaim pembentukan Komite tak berarti meminggirkan masalah kesehatan. (Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan pemerintah tetap memprioritaskan penanganan kesehatan dalam pandemi Virus Corona (Covid-19). 

Hal ini terkait pembentukan Komite Penanganan Penanganan Covid-19 yang tertuang dalam Peraturan Presiden 82/2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pratikno menuturkan salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah berupaya agar vaksin Covid-19 dapat segera tersedia secara luas.


"Tentu saja prioritas pada kesehatan akan tetap sangat, sangat, sangat utama. Sekarang ini sudah masuk pada tahap bagaimana kita menyiapkan segera untuk vaksin," ujar dia, melalui keterangan tertulis, Rabu (22/7).

Pratikno menegaskan bahwa pembentukan Komite Penanganan Covid-19 itu merupakan perwujudan dari konsep gas dan rem seperti yang kerap disampaikan Presiden Joko Widodo.

Meski memprioritaskan kesehatan, Pratikno menuturkan, konsep itu mengintegrasikan upaya penanganan kesehatan dan perekonomian.

"Komite ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dengan perekonomian yang sering dikatakan pak presiden. Ini ibarat ada gas ada rem, dua-duanya harus diselesaikan secara seimbang," katanya.

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN yang dibentuk berdasarkan Perpres tersebut terdiri atas Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Komite Kebijakan itu diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, serta Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan.

Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Ketua Pelaksana yang bertugas mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan covid-19 dan pemulihan perekonomian.

Sebelumnya, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengkritisi tim baru tersebut lebih kental nuansa penanganan ekonomi dan berpotensi meminggirkan sektor kesehatan dalam penanganan Covid-19.

Ia menilai tim tersebut dibentuk semata-mata pemerintah merasa khawatir terhadap ancaman resesi ekonomi di dalam negeri akibat mewabahnya Covid-19.

"Saya lihat sangat kental nuansa penanganan ekonomi ketimbang kesehatannya. Kan Corona belum sampai puncaknya. Artinya public health potensial dimarginalkan," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/7).

(psp/arh)

[Gambas:Video CNN]