Pemakzulan Bupati Jember, Khofifah Tunggu Fatwa MA

CNN Indonesia | Kamis, 23/07/2020 19:31 WIB
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa enggan berkomentar soal proses pemakzulan Bupati Jember telah berjalan di DPRD, dan hanya mau menunggu fatwa MA. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa enggan berkomentar soal proses pemakzulan Bupati Jember telah berjalan di DPRD, dan hanya mau menunggu fatwa MA. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Surabaya, CNN Indonesia --

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa enggan berkomentar banyak menanggapi pemakzulan Bupati Jember, Faida, oleh DPRD kabupaten tersebut.

"Itu urusannya DPRD Jember," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (23/7).

Kini, Khofifah mengaku masih menunggu fatwa Mahkamah Agung (MA), terkait hasil sidang paripurna yang memakzulkan Faida tersebut.


"Itu semua ada prosesnya, dari DPRD ke Mahkamah Agung dulu, kita menunggu fatwa Mahkamah Agung bagaimana," ujarnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna Hak Menyatakan Pendapat, Rabu (22/7), DPRD Kabupaten Jember sepakat mengusulkan pemberhentian Faida dari jabatan bupati karena melanggar sumpah jabatan dan peraturan perundang-undangan.

Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi menyatakan hak menyatakan pendapat merupakan tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket yang sudah dilakukan.

"Kami menganggap bupati telah melanggar sumpah jabatan, melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga DPRD bersikap melalui hak menyatakan pendapat kompak bahwa bupati dimakzulkan," kata Syauqi.

Sementara itu, CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Faida langsung perihal pemakzulan tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis belum ada respons dari dia saat dihubungi.

Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik meminta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa merespons pemberhentian Bupati Jember, Faida yang dilakukan DPRD Kabupaten Jember.

"Kemendagri memonitor ini dan meminta Pemprov Jatim untuk memfasilitasi sesuai aturan," kata Akmal kepada CNNindonesia.com, Kamis.

Akmal menganggap usulan pemberhentian kepala daerah oleh DPRD merupakan hal yang wajar. Ia menyebut ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, usulan pemberhentian Faida dari jabatan Bupati Jember merupakan konsekuensi dari hak pengawasan yang melekat pada anggota DPRD dalam mengevaluasi kinerja kepala daerah.

(frd/kid)

[Gambas:Video CNN]


BACA JUGA