Internet Kendala PJJ, Guru Tak Bisa Kunjungi Semua Siswa

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim menilai pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih menemui banyak kendala yang belum juga dibenahi pemerintah. Terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama.

Masih banyak daerah yang tak bisa melakukan pembelajaran daring, akibatnya pembelajaran luar jaringan (luring) dilakukan dengan guru mengunjungi rumah siswa. Namun hal ini pun tak efektif.

"Metode guru kunjung ini tak efektif, sebab jumlah guru tak memadai jika harus melayani semua tiga angkatan misalnya di SMP atau SMA," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (24/7).

Di samping itu, lanjutnya, juga ada keterbatasan waktu dan geografis yang dihadapi kebanyakan guru. Karenanya, tak semua siswa akhirnya bisa dikunjungi dan harus tertinggal pelajaran.

FSGI banyak menemukan kasus seperti ini di Indonesia bagian timur. Seperti Kabupaten Konawe Selatan, Kendari; Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Halmahera, Maluku Utara; Kabupaten Ngada dan Kabupaten Alor, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, NUsa Tenggara Timur; Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Keerom, Papua.

Satriwan mengatakan pemerintah daerah juga seharusnya memberikan insentif atau biaya transportasi guru yang mengunjungi rumah siswa. Hal ini dinilai patut sebagai apresiasi dan motivasi terhadap guru.

Ia menilai pembelajaran daring jadi metode paling efektif dalam penerapan PJJ. Namun sayangnya metode ini tak bisa melayani siswa dan guru yang memiliki keterbatasan ekonomi, fasilitas, maupun akses internet.

Dalam hal ini ia mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama mendata jumlah siswa dan guru yang terkendala belajar daring. Ini dibutuhkan agar kebijakan yang dibuat pemerintah dapat menyentuh akar masalah PJJ.

"Jika dibiarkan berlarut-larut, maka disparitas kesenjangan kualitas pembelajaran dan pendidikan kita makin timpang, makin besar, antara siswa yang PJJ luring dan siswa yang PJJ daring," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyarankan pemerintah memberdayakan balai desa sebagai lokasi belajar siswa selama PJJ. Caranya dengan memberikan fasilitas internet dan komputer yang dibiayai desa.

Opsi lainnya, pemerintah menggandeng perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) di bidang teknologi untuk memberikan atau meminjamkan gawai kepada siswa yang kesulitan PJJ.

Memasuki tahun ajaran 2020/2021, PJJ masih diselimuti kendala jaringan, ketidakmampuan ekonomi untuk membeli kuota, sampai keterbatasan fasilitas. Sedangkan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud belum memetakan kebutuhan siswa dan guru di lapangan hingga saat ini.

"Kami masih melakukan koordinasi untuk pemetaan tersebut dengan semua stakeholder terkait. Ini sedang kita rapatkan,"ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendikbud Hasan Chabibie kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Kamis (23/7).

Menurut data Perencanaan Digitalisasi Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia, ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau 4G. Dimana 9.113 desa/kelurahan di antaranya merupakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Dari keseluruhan wilayah Indonesia, hanya 49,33 persen yang terfasilitasi jaringan 4G, 44,35 persen terfasilitasi jaringan 3G, dan 68,54 persen terfasilitasi jaringan 2G. Artinya ada 31,46 persen wilayah yang belum terfasilitasi.

Sedangkan kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim terkait pemakaian dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk kuota sering kali tidak diterapkan sekolah, menurut kesaksian guru di lapangan.

Kemendikbud sebelumnya sudah membuat program Belajar di Rumah melalui televisi dan radio untuk memfasilitasi siswa tanpa akses internet. Badan Penelitian, Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud juga berencana memberikan modul pembelajaran untuk siswa yang harus belajar luring.