Tjahjo Sebut Pemangkasan Eselon ASN Rampung 68 Persen

CNN Indonesia | Selasa, 11/08/2020 16:46 WIB
Proses pemangkasan eselon di lembaga pemerintahan, menurut Tjahjo Kumolo telah berjalan 68 persen. Pemangkasan eselon ditergetkan selesai akhir tahun. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. (CNN Indonesia/Daniela Dinda)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan upaya pemangkasan eselon di lembaga pemerintah sudah mencapai 68 persen hingga akhir Juli 2020.

Menurutnya, pemangkasan eselon masih terus berjalan hingga saat ini.

"Bahwa terhitung akhir bulan Juli 2020 telah selesai lebih kurang 68 persen dari perubahan pejabat struktural ke pejabat fungsional yang memangkas eselon III, IV, dan V," kata Tjahjo dalam acara Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi yang digelar secara daring, Selasa (11/8).


Lebih lanjut, Tjahjo menyatakan pemangkasan eselon dalam birokrasi ini merupakan program prioritas dari pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.

Jokowi meminta agar jabatan struktural hanya diisi dua level eselon saja, yakni eselon I dan eselon II. Sementara itu, untuk eselon III, IV, dan V dihapuskan dan dialihkan ke jabatan yang bersifat fungsional.

Tjahjo latas menetapkan target Desember 2020 program penghapusan eselonisasi tersebut bisa tuntas. Ia menyatakan jajaran sekretaris menteri, sekretaris utama dan sekretaris jendral di tiap kementerian dan lembaga terus melakukan konsolidasi pemangkasan eselonisasi meski dalam kondisi pandemi Covid-19.

"Pengalihan jabatan juga diharapkan tak merugikan ASN dari sisi penghasilan, jabatan dan karier. Dan tak ganggu kinerja organisasi lembaga atau pemerintah daerah," kata dia.

Sementara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin merinci sebanyak 40 Kementerian/Lembaga kini telah melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi.

Ia menjelaskan eselon III dari 5.959 dipangkas menjadi 2.542 jabatan. Lalu, eselon IV dari 16.210 menjadi 7.184 jabatan dan eselon V dari 10.328 menjadi 5.072 jabatan.

"Saya menekankan bahwa penyederhanaan birokrasi harus dilaksanakan oleh semua instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Pastikan pengalihan jabatan tidak merugikan penghasilan dan keberlangsungan karir pejabat yang terdampak," kata Ma'ruf.

(rzr/ugo)

[Gambas:Video CNN]