Tuntut Hak Tanah, Serikat Petani Tolak Solusi Menteri Jokowi

Dua serikat petani Medan: Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) menolak sejumlah tawaran pemerintah atas penggusuran lahannya, termasuk kompensasi yakni subsidi rumah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.

Para petani mutlak menuntut hak atas tanahnya yang kini digunakan untuk proyek perumahan milik  PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II.

Mulanya tawaran itu diberikan Sofyan usai lima perwakilan petani dari dua serikat itu diterima Presiden Jokowi dalam sebuah teleconference. Usai pertemuan, Jokowi diketahui meminta Sofyan untuk memenuhi tuntutan dua serikat petani tersebut.

Dewan Pembina Serikat Petani Simalingkar dan Mencirim Bersatu, Aris Wiyono menolak tawaran atau solusi dari Sofyan lantaran dinilai tak mencerminkan semangat reforma agraria dan redistribusi tanah dari negara kepada rakyat.

Menurut dia, solusi Sofyan juga tidak sejalan dengan perintah Jokowi untuk memenuhi hak mereka. Satu dari empat tawaran tersebut, antara lain pemberian subsidi rumah murah dari PTPN II untuk para petani di Simalingkar.

"Soal penolakannya jelas. Misal, kayak Simalingkar hanya ditawarin relokasi, jelas kita tidak mau. Karena di kampung itu kan udah puluhan tahun dan beranak pinak. Kemudian sudah kayak keluarga semua," ujar Aris lewat sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/8).

Selain pemberian subsidi rumah, tiga solusi lain yang diberikan Sofyan yakni menawarkan relokasi untuk petani Simalingkar; untuk Sertifikat Hak Milik petani Mencirim, tidak jadi dibatalkan; dan terakhir, Sofyan mengaku akan segera berkoordinasi dengan pihak BUMN soal kasus tersebut.

Jalan Kaki dari Medan

Selain Sofyan, pertemuan juga diikuti oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan Menteri Sekretariat Negara, Pratikno. Sedangkan, lima perwakilan serikat petani diikuti oleh Efendi Surbakti, Sulaeman Wardana Sembiring, Imam Wahyudi, Musliadi, dan Aris Wiyono.

Diketahui dalam aksinya 170 petani dari serikat petani SPSB dan STMB, telah berjalan kaki sepanjang 1.812 kilometer dari Medan ke Jakarta selama 45 hari untuk menuntut keadilan kepada Presiden Jokowi. Sejak keberangkatan dari Medan tanggal 25 Juni 2020 hingga kini, telah 63 hari para petani berada di Ytki Gatot Subroto, Jakarta.

Sebagai gambaran, Aris menjelaskan, Simalingkar dan Sei Mencirim adalah dua kelurahan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Dua kelurahan itu akan area proyek pemerintah lewat PT Perkebunan Nusantara II (PTPN).

Di Simalingkar, ujar Aris, ribuan rumah akan didirikan lewat proyek perumahan PTPN II. Proyek itu bakal menggusur total 810 penduduk kelurahan tersebut. Sedangkan, di Sei Mencirim, sejak Maret lalu, 707 penduduk saat ini tak punya kediaman setelah rumah mereka digusur untuk dijadikan kebun tebu.

"Bukan terdampak lagi, Simalingkar akan jelas terdampak. Sei Menncirim sudah nggak punya tempat tinggal. Mata pencaharian sudah digusur pada bulan tiga (Maret) di saat pandemi corona berlangsung. Mereka udah nggak punya tempat tinggal. Udah nggak punya cari makan lagi," katanya.

Oleh sebab itu, dalam pertemuannya dengan Jokowi, Haris menambahkan, para petani sebenarnya mendesak Sofyan selaku Menteri Agraria segera membuat skema penyelesaian sesuai perintah Jokowi. Perintah itu berisi agar petani diberikan kepastian hukum secara tertulis untuk bisa pulang dan kembali bercocok tanam.

Petani, kata Aris mengancam Sofyan, akan kembali menggelar aksi di depan Istana Presiden, bahkan mendirikan tenda jika tuntutan itu tidak dipenuhi.

"Bahkan memaksa terobos Istana Negara sebagai bentuk protes tidak dijalankannya perintah Presiden RI oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang," tegas Aris.