Mahfud Sentil Ponpes Tak Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan tingginya angka penularan virus corona (Covid-19) di lingkungan pondok pesantren (ponpes) karena mereka tak disiplin menjalankan protokol kesehatan.

"Mungkin protokol kesehatan tidak ini (dijalankan), kan soal protokol kesehatan saja," kata Mahfud dalam rekaman video yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (31/8). 

Mahfud menyebut kemungkinan masyarakat tertular virus corona semakin kecil jika patuh menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Menurutnya, protokol kesehatan Covid-19 ini harusnya menjadi salah satu program utama di pondok pesantre.

"Karena kewajiban melawan penyakit itu sama dengan kewajiban menjalankan agama, apa gunanya kita mau belajar, mau dakwah kalau kita tidak sehat, kalau kita terancam oleh penyakit," ujarnya. 

"Oleh sebab itu, kalau pesantren ingin maju, ya ikuti protokol kesehatan," lanjut Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mengatakan saat ini pemerintah tengah menjalankan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Ia mengklaim pemulihan ekonomi ini juga diikuti dengan penanggulangan pandemi Covid-19. 

"Dua cabang ini tidak boleh (sendiri), tidak boleh kita mau memulihkan ekonomi, menghidupkan pesantren tapi Covid-nya tidak disembuhkan," katanya.


Beberapa waktu lalu, Menteri Agama Fahcrul Razi menyebut ada tiga pondok pesantren yang menjadi klaster penularan virus corona di Indonesia. Fahcrul mengklaim jumlah pesantren yang menjadi klaster itu masih sedikit dibandingkan total yang ada di Indonesia.


"Alhamdulillah, sejauh ini boleh dikatakan yang baru kita tahu yang jadi klaster hanya tiga pesantren. Kalau dihitung persentasenya, 0,0000 sekian persen," kata Fachrul
.

Namun, pernyataan Fachrul ini dibantah oleh Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Arifin Junaidi. Dia mengklaim penyebaran virus corona di pondok pesanteren jauh lebih besar dibandingkan data yang diumumkan pemerintah.


"Data Rabithahtul Ma'ahidil Islamiyah, lembaga yang membawahi pesantren NU, ada lebih dari 50 pesantren yang terpapar. Tapi pemerintah menyatakan jumlah yang jauh lebih kecil," kata Junaidi.