Pelapor Puan Sempat Debat Alot dengan Penyidik Hingga Ditolak

CNN Indonesia
Jumat, 04 Sep 2020 20:56 WIB
Perdebatan menyoal barang bukti yang diajukan pelapor, yakni berupa tangkapan gambar (screenshot) berita media online yang memberitakan pernyataan Puan.
Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang sempat berdebat alot dengan penyidik kepolisian saat melaporkan Puan Maharani hingga akhirnya laporan ditolak (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) David mengungkapkan pihaknya sempat berdiskusi alot dengan penyidik kepolisian terkait laporan terhadap Ketua DPP PDIP Perjuangan, Puan Maharani.

Namun, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akhirnya menolak laporan itu dengan alasan belum memenuhi unsur.

"Kedatangan kita diterima dengan baik, kita diskusi sangat alot. Secara kesimpulan, laporan kita tidak memenuhi unsur," kata David di Mabes Polri, Jumat (4/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

David mengaku tak kecewa dengan penolakan laporan tersebut. Sebab, menurutnya, hal itu merupakan kewenangan dari pihak kepolisian.

"Kita sebagai warga negara tugasnya hanya melapor. Kalau diproses atau tidak, itu hak polisi," ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum PPMM, Khoirul Amin menyatakan dalam diskusi yang berlangsung cukup lama itu, penyidik mempermasalahkan barang bukti yang disertakan dalam laporan tersebut.

Salah satu bukti yang dibawa adalah screenshot atau tangkapan layar pemberitaan media daring.

Menurut penyidik, kata Khoirul, barang bukti tersebut merupakan produk jurnalistik, sehingga tidak bisa diterima.

"Kita mendiskusikan panjang, Mabes Polri sudah MOU dengan Dewan Pers, yang mana kalau produk jurnalis harus ada rekomendasi dari Dewan Pers," ucap Khoirul.

CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono terkait penolakan laporan ini, namun belum direspons.

Sebelumnya, PPMM melaporkan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani ke Bareskrim Polri. Laporan itu berkaitan dengan pernyataan Puan yang berharap agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

Pernyataan Puan itu disampaikan saat mengumumkan pasangan bakal calon kepala daerah yang didukung PDIP di Pilkada Serentak 2020.

"Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," kata Puan dalam acara yang digelar DPP PDIP secara virtual, Rabu (2/9).

(dis/bmw)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER