Bea Cukai-DPR Tinjau Penataan Logistik di Tanjung Emas

Penataan ekosistem logistik nasional atau National Logistic Ecosystem (NLE) telah diimplementasikan oleh Bea Cukai Tanjung Emas dalam melaksanakan Mandatory Single Submission (SSm) dan Joint Inspection Pabean-Karantina pada 28 September 2020.

Kepala Bea Cukai Tanjung Emas, Anton Martin menjelaskan hal tersebut telah diimplementasikan di Pelabuhan Tanjung Emas, dan diikuti oleh 90 pengguna jasa yang sudah terdaftar, 56 importir, serta 34 perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK).

Dari implementasi tersebut, Anton mengungkapkan telah diperoleh efisiensi baik dari sisi biaya maupun waktu, sekaligus berhasil menekan angka dwelling time. "Dari sisi waktu diperoleh efisiensi yang tadinya 3 hari dan 23 jam untuk quarantine dan customs clearance, kini menjadi 1 hari 23 jam. Dari sisi biaya diperoleh efisiensi dari sebelumnya sekitar Rp 3 juta per container 20 kini menjadi Rp 634.000," jelas Anton, dalam keterangan tertulis

Menurut Anton, angka dwelling time di pelabuhan Tanjung Emas periode Januari 2019 hingga September 2020 juga terus mengalami penurunan yang cukup besar. "Pada Januari 2019 berada pada angka 6.14 turun menjadi 4.71 pada Januari 2020, dan kini menjadi 2.88 per September 2020," ungkap Anton.

Sementara itu, Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, Padmoyo Tri Wikanto bersama Anggota Komisi XI DPR turut melakukan peninjauan lapangan terhadap implementasi NLE di Pelabuhan Tanjung Emas, Kamis (8/10). Tri menjelaskan implementasi program NLE secara nasional saat ini telah memasuki babak piloting dan implementasi tahap awal untuk satu siklus inbound (impor).

Melalui Single Submission (SSm) pengangkut, penyampaian data tidak perlu lagi dilakukan secara berulang. Pengangkut hanya perlu menyampaikan data melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW), sehingga akan diperoleh efisiensi waktu sebesar 74% dengan perkiraan nilai efisiensi per tahun mencapai Rp 60 miliar.

Foto: Dok. Bea Cukai

Tri mengungkapkan SSm dan Joint Inspection antara Bea Cukai dan Karantina juga telah menciptakan efisiensi baik dalam proses pemeriksaan maupun biaya yang diperlukan. Implementasi proses bisnis ini telah dilakukan secara bertahap di tiga pelabuhan besar, yaitu Belawan, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Tanjung Priok.

"Efisiensi percepatan pemeriksaan melalui joint inspection diperkirakan dapat mencapai 35%-56% serta efisiensi biaya mencapai Rp 85 miliar," ungkap Tri.

Menurut Tri, beberapa program lain yang siap diluncurkan juga dipercaya dapat menambah efisiensi waktu dan biaya urusan logistik. Program Delivery Order (D/O) serta pengeluaran kontainer dan pelabuhan (SP2) online disimulasikan akan dapat meningkatkan efisiensi waktu hingga 91% dan biaya mencapai Rp 402 miliar.

NLE juga menawarkan kemudahan berupa e-trucking yang sebelumnya masih bersifat manual. Melalui e-trucking, pengusaha dapat memesan truk secara online tanpa harus datang hadir secara fisik ke tempat penyedia jasa layanan logistik.

Melalui fitur ini, nilai efisiensi ditaksir mencapai Rp 975 miliar dengan efisiensi waktu utilisasi truk mencapai 50%.

Tri juga menyampaikan penataan ekosistem logistik nasional diyakini mampu menghadirkan transparansi dan persaingan usaha yang lebih sehat di sektor logistik. Sehingga kinerja logistik nasional menjadi lebih efisien.

"Dalam lima tahun ke depan biaya logistik nasional diharapkan turun dari saat ini 23,5% PDB menjadi paling tidak 17% PDB pada tahun 2024," ujar Tri.

Tri berharap perbaikan kinerja logistik nasional mampu memperbaiki posisi Indonesia pada survey-survey internasional seperti Ease of Doing Business (EoDB) dan Logistic Performance Index (LPI), serta mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang pada akhirnya dapat meningkatkan minat untuk berinvestasi di Indonesia.