Pengelola Monas Tolak Izin Reuni 212

Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional (Monas) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta menolak acara Reuni 212 yang rencananya diselenggarakan 2 Desember 2020 oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212. Penolakan itu disebut sesuai dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional, Muhammad Isa Sarnuri mengatakan surat penolakan itu telah dikirimkan ke PA 212 sejak Jumat (13/11). Surat ditujukan kepada Ketua Umum Dewan Tanfidzi Nasional Persaudaraan Alumni 212.

"Sesuai arahan Gubernur Jakarta masih dalam kondisi wabah dan guna mengendalikan penyebaran Covid-19, sehingga kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dan membuat kerumunan dilarang," kata Isa dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11).

Isa mengatakan kawasan Monas sudah ditutup sejak 14 Maret 2020. Penutupan Monas merupakan salah satu upaya Pemprov DKI dalam mencegah penyebaran virus corona.

"Saat ini dan selama wabah itu ada di Jakarta maka Monas tetap ditutup untuk kegiatan publik apapun," ujarnya.

Sebelumnya, FPI bersama GNPF Ulama dan PA 212 memastikan batal menggelar Reuni 212. Acara reuni akbar itu semestinya digelar pertama kali setelah kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Indonesia.

Kabar penundaan tersebut disampaikan FPI melalui surat edaran yang ditandatangani Ketua Umum FPI Ahmad Shobri Lubis, Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Martak, dan Ketua PA 212 Slamet Ma'arif. Info tersebut diunggah melalui akun twitter resmi FPI @DPPFPI_ID.

"Sehubungan dengan tidak dikabulkannya permohonan kita untuk penggunaan Monas oleh pihak pengelola Monas dan melihat situasi kondisi terakhir perkembangan Covid-19 maka kami menyampaikan Pelaksanaan Reuni 212 tahun 2020 ditunda," demikian bunyi surat tersebut, Selasa (16/11).

Tak jadi menggelar Reuni 212, FPI berencana mengadakan dialog nasional yang menghadirkan 100 tokoh dan ulama, termasuk Rizieq Shihab, pada 2 Desember mendatang.