Data Bocor dan Kendala Server, Pupus Harapan BSU Guru Honorer

Anisa, guru honorer di Kecamatan Ciawi, Bogor, Jawa Barat mengaku hilang harapan dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain karena kekhawatiran akan kebocoran data, ia bercerita terus mendapati kendala server ketika ingin mengakses situs Kemendikbud untuk mengecek data dirinya sebagai penerima BSU.

"Saya jadi krisis kepercayaan kalau begini. Mana saya kemarin sudah lulus [tes] PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Tapi nggak dapat-dapat SK [pengangkatan]. Katanya nunggu Desember, ah tau lah," keluh Anisa kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/10).

Dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan, Anisa termasuk guru honorer yang memenuhi syarat untuk menerima BSU. Namun berulang kali upaya membuka situs Kemendikbud tak berbuah hasil. Gagal lantaran kendala server.

Ia mengatakan pengalaman yang sama juga dirasakan rekan guru honorer lain. Dari kelompok guru yang kerap bertukar informasi dengannya, hanya satu yang berhasil terdaftar untuk menerima BSU.

Padahal menurutnya, nominal bantuan yang diberikan lumayan besar untuk kalangan guru honorer. Khususnya bagi mereka yang mengajar di sekolah swasta berskala kecil.

"Teman-teman saya yang penghasilannya Rp500 ribu, nggak sampai sejuta padahal anak sudah berapa. Meringis saya. Tapi kita nggak bisa komen, hanya doakan saja," ucap dia.

Sudah pula dikecewakan dengan server yang terus bermasalah, harapan Anisa kian pupus dengan kabar kebocoran data guru dan tenaga kependidikan yang tersebar ke publik.

Ia khawatir datanya tersebar dan digunakan pihak yang tidak bertanggung jawab. Terlebih, dengan banyaknya kasus kejahatan di dunia digital belakangan ini.

"Adalah kekhawatiran itu. Dari Kemendikbud bocor data, itu kan data seluruh Indonesia," tambahnya.

Sementara Mahmudin, guru honorer di SMAN 11 Pekanbaru, Riau justru mengaku tak ambil pusing dengan kebocoran data tersebut.

Ia sendiri malah tak begitu antusias dengan bantuan subsidi upah lantaran data dirinya belum pasti terdaftar sebagai peserta.

Aksi massa honorer K2 seluruh Indonesia berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Sampai saat ini, Mahmudin belum bisa memeriksa datanya sebagai penerima BSU di situs Kemendikbud. Keluhan serupa kata dia juga diutarakan rekan honorer lain.

Kendati begitu ia tetap mengapresiasi bantuan dari Kemendikbud tersebut. Terlebih untuk banyak rekannya yang sudah berbulan-bulan tak mendapat gaji selama pandemi.

"Teman-teman saya ada yang sudah lima bulan nggak gajian. Jadi kalau misalnya dalam kondisi lima bulan tidak gajian kemudian dikasih Rp1,8 juta ya mungkin cukup membantu," ungkap Mahmudin kepada CNNIndonesia.com.

Namun ia menekankan, bantuan subsidi upah tak lantas jadi solusi jangka panjang bagi honorer. Mahmudin lebih berharap pada kejelasan nasib honorer diangkat menjadi PPPK, agar kondisi seperti ini tak terulang.

Sebelumnya, kabar kebocoran data peserta BSU datang dari Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) yang menyebut ada ratusan data guru dan tenaga kependidikan yang beredar di publik.

Kemendikbud menyatakan kebocoran data tersebut bukan berasal dari Data Pokok Pendidikan. Sumber dari kebocoran masih didalami melalui investigasi lebih lanjut.

"Kami sudah telusuri itu bukan kebocoran dari Kemendikbud dan masih kami telusuri sumbernya," kata Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidik Kemendikbud Abdul Kahar kepada CNNIndonesia.com.