Wakapolri: Siapapun yang Ikut Benny Wenda Akan Ditindak Tegas

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Gatot Eddy Pramono menekankan tak bakal segan menindak tegas kelompok atau siapapun yang ikut dalam gerakan deklarasi Kemerdekaan Papua.

Deklarasi gerakan tersebut sebelumnya digaungkan Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda pada 1 Desember 2020 lalu.

Gatot melanjutkan, polisi tak pandang bulu dalam menindak siapapun yang hendak mengikuti jejak Benny Wenda untuk memisahkan Papua dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Siapapun, kelompok manapun yang mengikuti daripada Benny Wenda yang ingin memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kita akan melakukan tindakan tegas," kata Gatot saat menyampaikan konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (3/12).

"Siapapun dia, kelompok apapun dia, kita tidak pandang bulu," tukas dia.

Menurut Gatot, sikap tegas diperlukan untuk menunjukan bahwa Indonesia memiliki kuasa hukum atas Papua. Tak hanya itu, langkah penindakan juga penting untuk memperlihatkan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia yang tak bisa dipisahkan begitu saja.

Dalam kesempatan itu, Gatot juga menerangkan bahwa penurunan pasukan Polri dan TNI di sana juga diklaim jadi pertanda tekad aparat untuk menjaga keamanan di Bumi Cenderawasih.

"Setiap terjadi gangguan keamanan itu menjadi kewajiban bagi Polri, TNI, dan instansi terkait untuk menjaganya dan tidak boleh terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Gatot.

"Itu kita pegang dulu. Oleh karena itu keberadaan TNI Polri di sana untuk menjaga keamanan di Papua dan untuk menjaga Papua tidak terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutur Gatot lagi.

Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda. (Foto: Dok. The Office of Benny Wenda)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku telah meminta Polri untuk melakukan penegakan hukum terhadap Benny Wenda.

Benny, menurut Mahfud--sesuai yang diungkap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam kegiatan serupa--disebut telah melakukan tindakan makar.

"Pemerintah menanggapi itu dengan meminta Polri melakukan penegakan hukum. Makar itu kalau skalanya kecil cukup Gakum. Penegakan hukum. Tangkap, gunakan pasal-pasal tentang kejahatan keamanan negara. Jadi cukup gakum," kata Mahfud.