Epidemiolog Nilai Vaksin Berbayar Bakal Hambat Herd Immunity

Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo menilai kategori vaksinasi mandiri alias berbayar dapat menghambat target pemerintah dalam membentuk herd immunity atau kekebalan tubuh kelompok terhadap penularan virus corona (covid-19).

Sebelumnya pemerintah mengatakan akan fokus menargetkan penyuntikan Covid-19 kepada 173 juta penduduk atau setara dengan 70 persen penduduk di tanah air. Sedangkan 30 persen lainnya tidak perlu menjalani vaksinasi, atau bisa dikatakan upaya ini dilakukan untuk memunculkan herd immunity.

"Kalau 60-70 persen beli sendiri saya tidak yakin herd immunity akan tercapai, padahal tujuannya itu. Jadi seharusnya vaksin program alias gratis," kata Windhu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (7/12).

"Beberapa orang diberi gratis saja ada yang tidak mau, ditambah lagi mereka suruh beli. Nah, ini menurut saya harus dipertimbangkan lagi oleh pemerintah," imbuhnya.

Windhu meminta agar pemerintah kembali mempertimbangkan upaya gratis vaksin kepada seluruh elemen masyarakat layaknya imunisasi massal gratis. Sebab, ia menilai masyarakat bakal menimbang biaya vaksin yang mencapai ratusan ribu itu.

Dia mengatakan semakin banyak masyarakat yang diberikan vaksin, maka proses pembentukan kekebalan kelompok bakal segera terwujud. Belum lagi, kata Windu, pelaksanaan penyuntikan vaksin bakal dilakukan secara bertahap atau serentak.

Menurutnya, bila efikasi (kemanjuran) vaksin yang menciptakan antibodi terjadi secara singkat, misalnya hanya enam bulan saja, maka target herd immunity akan semakin jauh tertinggal.

Sebab, orang yang sudah menjalani vaksinasi bakal kembali terinfeksi virus corona bila antibodi tidak bertahan lama.

Kendati demikian, bila vaksinasi mandiri harus dilakukan, maka Windhu meminta pemerintah serius dalam pencegahan utama Covid-19.

Menurutnya, pemerintah harus aktif melakukan testing, tracing, treatment (3T), sementara seluruh masyarakat harus menjalankan protokol kesehatan 3M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, tanpa ada toleransi lagi.

"Kalau tidak mampu, karena memang keuangan itu terbatas, maka 3M harus 100 persen dijalankan, tidak peduli ada vaksin atau tidak. Kalau tidak dilaksanakan maka pandemi tidak kan berhasil terlewati," kata Windhu.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan vaksinasi Covid-19 bakal dibagi dalam dua skema pemberian, yang pertama pemberian vaksin gratis untuk target penerima berbagai golongan, terutama tenaga kesehatan. Sedangkan golongan lainnya yang tidak termasuk prioritas penerima vaksin bakal diminta melakukan vaksinasi secara mandiri alias berbayar.

"Telah diatur skema pelaksanaan vaksinasi yaitu vaksin program pemerintah yang akan disediakan secara gratis dan vaksin mandiri yang disediakan secara berbayar untuk masyarakat," kata Airlangga dalam konferensi pers 'Kedatangan Vaksin Covid-19' yang disiarkan melalui kanal YouTube FMB9ID IKP, Senin (7/12).

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebelumnya juga mengatakan pemerintah menargetkan pemberian vaksin covid-19 gratis kepada 60 juta penduduk. Menurutnya, vaksin akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan yang benar-benar kontak dengan pasien corona. Sedangkan sisanya akan dipertimbangkan kemudian.