H-1 Pilkada 2020, KPU Berbenah Logistik dan Petugas KPPS

Satu hari jelang pemungutan suara Pilkada 2020, sejumlah persiapan masih dimatangkan. Mulai dari kekurangan logistik hingga pergantian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) usai tes Covid-19.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengakui distribusi alat pelindung diri (APD) untuk para petugas di TPS belum selesai. Dia beralasan jika APD dikirim jauh-jauh hari, maka KPU harus menambah pengamanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

"Laporan per hari ini sampai dengan pukul 17.00 WIB, proses produksi dan distribusi APD rata-rata sudah di atas 83 persen, dan sebagian besar daerah sudah 100 persen," ucap Arief dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta seperti dilansir Antara, Senin (7/12).

Arief mengklaim distribusi APD bisa rampung sesuai aturan. Ia berucap distribusi akan 100 persen per Selasa (8/12) malam.

APD seperti masker, sarung tangan plastik, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, disinfektan, hingga hazmat jadi logistik baru pilkada. Alat-alat itu disuplai ke setiap TPS sebagai upaya penerapan protokol kesehatan di pilkada saat pandemi.

Selain masalah distribusi logistik, Pilkada juga didera badai Covid-19. Sejumlah petugas KPPS dan pengawas reaktif saat menjalani rapid test wajib jelang pencoblosan.

Dikutip dari Antara, beberapa di antaranya adalah seribu orang KPPS di NTB yang reaktif. Kemudian ada juga petugas yang reaktif di Sumbar 137 orang, 462 di Makassar, 529 di Balikpapan, 500 orang di Banjarmasin, dan 1.106 orang di Denpasar.

Masalah lainnya adalah tingkat kerawanan di berbagai daerah yang kian meningkat karena pandemi. Bawaslu mencatat peningkatan kerawanan berkat Covid-19.

Daerah yang rawan tinggi Covid-19 meningkat dari 50 kabupaten/kota menjadi 62 kabupaten/kota. Kerawanan dilihat dari dinamika pandemi, jumlah petugas positif dan meninggal karena Covid-19, serta jumlah peserta positif dan meninggal karena Covid-19 di setiap daerah.

"Peningkatan kerawanan terjadi karena minimnya kepedulian para pihak terhadap protokol kesehatan dan kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan," ucap Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, Minggu (6/12).

Bawaslu juga menemukan 1.420 TPS tidak sesuai standar protokol kesehatan. Adapula 1.023 TPS yang petugas KPPS-nya positif Covid-19.

2 Juta Petugas KPPS

Arief mengatakan KPU akan menerjunkan sekitar 2 juta orang petugas KPPS pada hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Para petugas KPPS akan dilengkapi sejumlah alat kesehatan, seperti masker, sarung tangan, dan pelindung wajah. Arief bilang para petugas telah siap menghadapi hari pemungutan suara esok.

"Jumlahnya cukup banyak 7 orang setiap TPS dan kita punya 298 ribu lebih TPS, jadi 2 juta lebih orang akan terlibat," kata Arief di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (8/12).

Arief menyampaikan para petugas juga telah menjalani uji cepat atau rapid test. Sehingga KPU memastikan orang-orang yang akan melayani pemilih di TPS bebas Covid-19.

Ia mengakui ada petugas yang dinyatakan reaktif saat uji cepat. Arief menyampaikan KPU langsung mengganti para petugas tersebut.

"Saya sudah minta kepada KPU kabupaten/kota memperhatikan betul terkait dengan penerapan protokol kesehatan ini. Kalau mereka tidak bebas dari virus Covid-19, saya minta mereka dilakukan penggantian," ucapnya.

Arief berharap pengetatan protokol kesehatan ini dapat meningkatkan kepercayaan para pemilih. Sehingga para pemilih tak takut untuk mendatangi TPS dan ikut memberikan suaranya.

Pilkada Serentak 2020 akan digelar 9 Desember. Sebanyak 100,3 juta orang yang tersebar di 309 kabupaten/kota terdaftar sebagai pemilih. KPU menargetkan 77,5 persen pemilih bisa berpartisipasi dalam pilkada di tengah pandemi.