Jokowi Libatkan Kemenag-MUI Pastikan Kehalalan Vaksin Corona

Presiden Joko Widodo memastikan bakal melibatkan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengadaan vaksin virus corona (SARS-CoV-2). Kedua lembaga ini, kata Jokowi, bakal menentukan aspek kehalalan vaksin sebelum digunakan masyarakat.

"Mengenai kehalalan vaksin, ini sudah sejak awal kita mengikutkan Kementerian Agama, MUI juga sudah diikutkan ke sana dan ini keadaan darurat yang semuanya tahu," kata Jokowi saat memberikan bantuan modal kerja kepada pedagang kecil dan mikro di Halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/12).

Jokowi melanjutkan, program vaksin akan dimulai pada Januari 2021. Vaksin Covid-19 bakal diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Menurut dia, setidaknya 182 juta masyarakat harus divaksinasi. Ini dilakukan untuk mencapai kekebalan populasi.

Namun demikian, Jokowi meminta seluruh warga untuk bersabar. Pasalnya, pemberian vaksin tidak dapat dilakukan secara langsung kepada seluruh warga, melainkan bertahap.

"Januari berapa juta, Februari berapa juta, Maret berapa juta, April berapa juta. Ini membutuhkan waktu," ungkap dia lagi.

Presiden Jokowi sebelumnya memutuskan untuk menggratiskan vaksin virus corona bagi seluruh masyarakat. Ia menginstruksikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi tahun depan.

Keputusan itu berubah dari skenario awal vaksinasi virus corona. Semula, pemerintah menyiapkan dua skema untuk program vaksin Covid-19 yakni vaksin gratis dan berbayar atau mandiri. Dalam rencana yang menuai kontroversi ini, pemberian vaksin gratis dikelola oleh Kementerian Kesehatan, sementara vaksin mandiri oleh Kementerian BUMN.

Namun pada Rabu (16/12) atau hampir setengah bulan polemik vaksin berbayar, Jokowi mengumumkan bahwa program vaksinasi Covid-19 bakal diberikan gratis sepenuhnya.

Infografis Rincian Target Penerima Vaksin Corona dan Mandiri Gratis. (Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian)

[Gambas:Video CNN]