Polri Tangani 94 Kasus dan 199 Tersangka Libatkan FPI

CNN Indonesia | Kamis, 31/12/2020 22:26 WIB
Polri menegaskan setiap organisasi kemasyarakatan, baik terdaftar maupun tidak, harus mendasarkan setiap kegiatannya pada aturan hukum yang berlaku. Polri menegaskan setiap organisasi kemasyarakatan, baik terdaftar maupun tidak, harus mendasarkan setiap kegiatannya pada aturan hukum yang berlaku. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Damar Iradat).
Jakarta, CNN Indonesia --

Polri telah menangani sedikitnya 94 kasus dan 199 tersangka yang melibatkan Front Pembela Islam (FPI).

Selain itu, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Pol. Agus Andrianto mengungkapkan 35 anggota FPI terindikasi terlibat organisasi teroris.

"Kalau melihat jejak digital, mereka 'kan selalu melakukan kegiatannya dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, bendera-bendera yang menjadi ciri khas organisasi tersebut," kata Agus melalui siaran pers di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (31/12).


Ia menyebut FPI menyatakan siap melawan musuh-musuhnya dengan segala kekuatan yang dimiliki, baik itu berupa senjata api, amunisi, maupun bahan peledak. Hal itu seperti terlihat pada video orasi pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab.

"Artinya, kalau mereka punya senjata api, punya amunisi, punya bahan peledak, terus kami mau diam saja? Mau jadi apa negara ini kalau kami diam?" kata mantan Kapolda Sumut ini.

Agus mengingatkan setiap organisasi kemasyarakatan, baik terdaftar maupun tidak, harus mendasarkan setiap kegiatannya pada aturan hukum yang berlaku.

"Silakan saja sepanjang mereka tidak melanggar hukum, sepanjang mereka tidak mengganggu ketertiban umum, sepanjang mereka tidak mengganggu keamanan, ya, silakan saja," katanya.

Menurut Agus, sepanjang orientasi organisasi baik, memberikan kontribusi kepada pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat, tidak mungkin aparat melakukan tindakan penegakan hukum.

Terkait dengan kemungkinan muncul organisasi lain yang lebih berbahaya, Agus menjelaskan bahwa semua aparat keamanan memiliki tanggung jawab untuk melakukan langkah antisipasi.

"Kami sebagai aparat negara tentunya harus segera melakukan langkah-langkah, termasuk langkah-langkah antisipasi perkembangan dinamika situasi di lapangan," kata mantan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri ini.

Sebagai informasi, pemerintah telah resmi membubarkan dan melarang kegiatan FPI sejak 30 Desember 2020.

Hal itu tertuang dalam surat keputusan bersama 6 pejabat tinggi di kementerian/lembaga, yaitu Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Jhonny G. Plate, Jaksa Agung Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis, dan Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar. 

Kendati demikian, sejumlah tokoh eks pentolan FPI langsung mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Sejumlah tokoh yang menjadi deklarator Front Persatuan Islam di antaranya Habib Abu Fihir Alattas, Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Munarman, Abdul Qadir Aka, Awit Mashuri, Haris Ubaidillah.

(Antara/sfr)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK