Ahli: Target 15 Bulan Rampung Vaksinasi Covid-19 Ambisius

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai target pemerintah untuk merampungkan proses penyuntikan vaksin virus corona (covid-19) atau vaksinasi hanya dalam 15 bulan terlalu ambisius.

Pemerintah sebelumnya menargetkan vaksinasi covid-19 dapat rampung dalam waktu 15 bulan.

Hermawan menilai, untuk vaksinasi 60-70 persen penduduk atau 181 juta penduduk sesuai target pemerintah setidaknya butuh waktu lebih dari tiga tahun. Target itu disesuaikan dengan kondisi pengadaan vaksin covid-19 di belahan dunia yang masih dalam tahap produksi.

"15 bulan selesai vaksinasi ini target yang ambisius untuk populasi kita yang luar biasa besar. Saya khawatir pemerintah selalu terjebak dalam komunikasi yang tidak tepat di depan publik. Jadi kalau bicara vaksin memang butuh waktu bertahun-tahun," kata Hermawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (4/1).

Ditambah, lanjut dia, kondisi Indonesia masih menggantungkan pada produsen negara lain karena belum memiliki produsen vaksin tetap untuk saat ini. Kondisi itu dinilai membuat target semakin sulit terpenuhi.

Sebab, kondisi pandemi global masih sangat fluktuatif sehingga negara produsen yang menjadi pijakan vaksin oleh Indonesia bakal menyetop stok vaksin, bilamana perkembangan covid-19 di negaranya mengalami lonjakan kasus atau memburuk.

"Ada juga political interest, itu logis. Tidak hanya persoalan negara, tapi sekutu mereka. Jangan lupa Inggris itu negara persemakmuran, kalau kita mau bicara, Singapura dan Malaysia itu lebih mudah akses Astra Zenecea ketimbang kita," jelasnya.

Hermawan pun meminta agar pemerintah memberikan pernyataan yang tidak membuat euforia publik di tengah kondisi pandemi ini. Sebab, dengan optimisme berlebihan itu, Hermawan khawatir rakyat jadi memiliki pemikiran untuk menganggap enteng protokol kesehatan covid-19.

Selain itu, lanjut dia, vaksin merupakan secondary prevention atau pencegahan cadangan, sementara primary prevention atau pencegahan utama dalam pandemi harus tetap dilaksanakan.

Ia meminta agar pemerintah aktif dan fokus melakukan upaya testing, tracing dan treatment (3T). Sementara masyarakat juga diharap tetap patuh dalam menjalankan 3M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Menurut saya 3,5 tahun itu wajar sekali, sehingga masyarakat juga bisa patuh pada protokol kesehatan dan tidak cenderung lalai," kata dia.

Di tengah waktu tunggu tersebut, Hermawan meminta pemerintah untuk tetap memaksimalkan promosi dan pengadaan vaksin Merah Putih buatan negeri sendiri.

Selain lebih dipercaya masyarakat, ia menilai pengadaan vaksin mandiri merupakan salah satu bentuk upaya memperkuat posisi negara dalam mengatasi pandemi.

"Level of confidence kan sangat tinggi kalau kita mampu memproduksi sendiri. Sehingga sedikit sekali yang akan menolak atau menganggap remeh vaksin buatan anak bangsa," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo menilai target vaksinasi 15 bulan memang terlalu cepat, namun tak juga mustahil dilaksanakan.

Hanya saja target itu menurutnya hanya bakal terealisasi jika pengadaan atau stok vaksin di Indonesia memang sudah terpenuhi.

Dengan asumsi 15 bulan rampung. hitungannya dalam sebulan pemerintah harus melakukan vaksinasi terhadap 12 juta orang, dan dalam sehari setidaknya mampu melakukan vaksinasi terhadap 400 ribu orang.

"Itu hitungan optimistik memang. Kalau hitungan saya 15-18 bulan, itu pun tapi dengan syarat vaksin pengadaan tidak terganggu. Jadi artinya pasokan vaksin tidak terganggu dan jumlah vaksinator memang cukup," kata Windhu kepada CNNIndonesia.com.

Tak hanya itu, Windhu menilai efikasi vaksin yang menunjukkan daya tahan terkait lamanya vaksin menciptakan antibodi bekerja di dalam tubuh harusnya memiliki jangka waktu lama.

Sebab jika daya tahan antibodi hanya terjadi secara singkat misalnya enam bulan saja, maka target herd immunity akan semakin jauh tertinggal. Sebab, yang mulanya sudah menjalani vaksinasi bakal kembali terjangkit bila ketahanan antibodi dalam tubuh terjadi tidak lama.

"Ingat, kita belum mengetahui berapa lama antibodi di dalam tubuh ketika sudah divaksinasi, karena kan kita menganggap herd immunity itu bila vaksinasi serentak," ujarnya.

Windhu pun menyarankan agar pemerintah membangun hubungan yang baik dengan produsen vaksin covid-19 di luar negeri, sehingga kepastian kedatangan vaksin segera terealisasi. Setelah berhasil mendarat di tanah air, baru pemerintah menentukan target bulanan.

"Tugas dari Menlu untuk bisa menjamin pemerintah yang punya vaksin seperti Amerika, Inggris, China, itu harus betul-betul bisa dipastikan jaminan untuk memperoleh vaksin sejumlah itu," kata Windhu.

Pemerintah diketahui mengklaim hanya butuh 15 bulan untuk merampungkan proses vaksinasi kepada 181 juta penduduk Indonesia. Vaksinasi akan dilakukan secara bertahap dan periode 15 bulan tersebut terhitung sejak Januari 2021 hingga Maret 2022.