PKS Desak PSBB Total Ketimbang Perpanjang PPKM Jawa-Bali

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani menyebut  penyebaran kasus positif virus corona atau Covid-19 sulit ditekan hanya dengan kebijakan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

Menurutnya, pemerintah seharusnya menerapkan karantina wilayah secara penuh atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total.

"Perpanjangan PPKM akan sulit menekan angka kasus jika pemerintah tidak segera melakukan karantina wilayah secara penuh atau PSBB Total," kata Netty kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/1).

Ia melanjutkan, kebijakan memperpanjang PPKM Jawa-Bali juga akan sulit menekan angka penyebaran Covid-19 karena kerumunan orang tetap terjadi di pasar tradisional, tempat mengurusan SIM atau STNK, hingga rumah makan selama kebijakan itu direrapkan sejak 11 Januari lalu.

Bahkan, menurutnya, kegiatan yang mengumpulkan masyarakat masih kerap terlihat berjalan tanpa protokol kesehatan.

Netty meminta pemerintah terus meningkatkan strategi testing, tracing, dan treatment (3T) serta menggencarkan pemberian edukasi kepada masyarakat agar selalu menaati protokol kesehatan.

Ia juga meminta pemerintah mendukung penyebaran alat GeNose sebagai alat pengetesan Covid-19 agar masyarakat mudah mengakses pengetesan dengan biaya murah.

Di sisi lain, Netty menilai, pemerintah harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas layanan kesehatan untuk pasien Covid-19 dengan memfokuskan anggaran dan perhatian pada penanganan sektor kesehatan sebagai basis masalah.

Menurutnya, banyak rumah sakit rujukan Covid-19 yang kekurangan fasilitas ruang perawatan saat ini sehingga pasien harus mengantre dan lambat mendapatkan penanganan.

"Pemerintah harus segera menambah rumah sakit rujukan maupun wisma isolasi mandiri yang saat ini hampir penuh di daerah-daerah," katanya.

Netty menambahkan, pemerintah juga harus meningkatkan jumlah tenaga kesehatan. Menurutnya, banyak tenaga kesehatan yang telah gugur, kelelahan, serta mendapatkan jadwal yang tidak normal saat ini.

"Seharusnya dijawab pemerintah dengan terobosan kebijakan yang afirmatif. Selain jumlahnya yang ditambah, perlindungan, dan dukungan anggaran yang maksimal juga harus dipenuhi," tutur Netty.

Pemerintah resmi memperpanjang PPKM selama dua pekan mulai 25 Januari hingga 8 Februari 2021 Ketua KPC-PEN Airlangga Hartarto mengatakan perpanjangan dilakukan usai evaluasi penerapan PPKM sejak 11 Januari.

"Berdasarkan evaluasi tersebut, Bapak Presiden meminta agar PPKM ini dilanjutkan dari tanggal 26 sampai dengan 8 (Februari)," kata Airlangga dalam jumpa pers daring via kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1).

Terhitung sejak PPKM diterapkan pada 11 Januari-20 Januari 2021 terakumulasi sebanyak 111.922 kasus positif. Rata-rata penambahan dalam sehari berjumlah 11.192 kasus.