Sederet Keluhan PGRI untuk Introspeksi Nadiem Makarim

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi mengungkapkan ragam kebijakan dan pernyataan dari jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tak banyak berpihak ke guru.

Padahal, menurutnya guru justru membutuhkan bimbingan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang memaksa sekolah menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Alih-alih membuat guru tak nyaman, Unifah meminta kementerian di bawah Menteri Nadiem Makarim itu memberikan dukungan.

"Tolong [Kemendikbud] jangan buat suasana gaduh. Kita sekarang butuh ketenangan. PGRI ini betul-betul mati-matian bagaimana agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Menyadarkan guru supaya bekerja dengan baik," ungkap Unifah ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (2/2).

Unifah mengatakan, Kemendikbud kerapkali menyalahkan guru ketika hasil pembelajaran siswa tak sesuai dengan harapan. Kualitas hingga kemampuan guru, sambung dia, disebut-sebut jadi perkara di balik buruknya capaian di bidang pendidikan.

Padahal, menurut Unifah, pemerintah juga punya peran besar dalam memperbaiki pendidikan. Ia pun mempertanyakan balik kemampuan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang efektif membawa perubahan pendidikan di sekolah.

"Pernyataannya menyudutkan guru, kualitas guru lah rendah, guru kurang bermutu. Tapi pernah nggak koreksi kebijakannya yang membuat guru tidak bermutu? Supaya guru menjadi bermutu," tutur dia.

"Terus selalu dibandingkan dengan Finlandia lah, mana lah. Iya nggak bisa dibandingkan lah. Yang dibandingkan kebijakannya. Kebijakan di sana sama di sini sama nggak?" lanjut dia lagi.

Unifah berpendapat masih banyak kebijakan Kemendikbud yang belum berpihak kepada guru. Salah satunya terkait program Guru Penggerak yang digadang-gadang Nadiem sebagai jalur cepat menjadi pengawas dan kepala sekolah.

Infografis Jumlah Anggaran yang Dikelola Nadiem. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Ia menilai, program itu tidak adil untuk guru yang sudah bertahun-tahun mengabdi dan mengikuti seleksi menjadi kepala sekolah akan tetapi tidak berada di daerah terpencil atau belum bisa mengikuti program Guru Penggerak.

Daripada membuat program dan kebijakan baru yang tak sesuai harapan guru, ia menyarankan Kemendikbud menjalankan tuntutan organisasinya yang sudah disuarakan sedari dulu. Mulai dari penuntasan sertifikasi guru hingga pengembangan profesi guru.

Sebelumnya, Unifah mengatakan banyak pernyataan Kemendikbud yang membuat guru resah. Ini termasuk isu pemberian tunjangan yang wacananya hanya untuk guru berkinerja baik, sampai perkara kesalahpahaman terkait formasi CPNS guru yang disebut akan ditutup.