Vaksinasi Tahap Dua Pakai Vaksin Covid-19 Produksi Bio Farma

Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan vaksinasi tahap kedua yang menyasar petugas pelayanan publik dan warga berusia lanjut (lansia) akan menggunakan vaksin Covid-19 produksi PT Bio Farma (persero).

Vaksin produksi PT Bio Farma itu berasal dari bahan baku mentah dari perusahaan asal China, Sinovac. Vaksin yang kemudian dinamai 'vaksin covid-19' itu juga telah mengantongi izin penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Selasa (16/2) hari ini.

"Untuk usia di atas 60 tahun dan tentunya para petugas pemberi pelayanan publik ini, kita akan gunakan vaksinasi yang sudah diproduksi dari PT Bio Farma yaitu vaksin covid-19 yang tadi siang baru saja dikeluarkan izin penggunaan daruratnya," kata Nadia dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Lawan Covid-19 ID, Selasa (16/2).

Nadia pun meminta publik untuk tak ragu menerima suntikan vaksin Covid-19 sebab Presiden Joko Widodo dan 1.120.963 tenaga kesehatan per Selasa (16/2) pun telah rampung menjalani vaksinasi. Selain itu, vaksin telah terbukti aman dan efektif usai mendapat restu dari BPOM, dan mengantongi sertifikasi halal berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Vaksin itu merupakan hasil olahan dari 15 juta dosis vaksin berbentuk bahan baku (bulk) yang tiba di Indonesia pada 12 Januari, dan 10 juta dosis vaksin bulk dan 1 juta dosis overfill vaksin pada 2 Februari lalu.

Infografis Daftar Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Tahap Dua. (CNN Indonesia/Fajrian)

Lebih lanjut, Nadia pun menjelaskan program vaksinasi tahap kedua yang menyasar 16,9 juta petugas pelayanan publik itu akan terlebih dulu dimulai di tujuh provinsi Pulau Jawa-Bali. Upaya ini ditempuh demi memaksimalkan target pelandaian kurva kasus virus corona di Indonesia--yang dilaporkan 70 persen kasus disumbang oleh Pulau Jawa-Bali.

"Untuk usia di atas 60 tahun dan petugas pemberi pelayanan publik kita akan memberikan tentunya proporsi terbesar 70 persen itu di pulau Jawa dan Bali ya. Karena memang beban kasus maupun beban kematian dan laju penularan yang tinggi di tujuh provinsi ini. Sementara 30 persennya ini kita akan lakukan di luar pulau Jawa dan Bali," pungkas Nadia.

Adapun kriteria petugas pelayanan publik yang dimaksud di antaranya adalah pedagang pasar, tenaga pendidik, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN).

Kemudian petugas keamanan, pariwisata, pelayan publik seperti pemadam kebakaran dan perangkat desa. Selanjutnya, ada pula pekerja transportasi publik, atlet, hingga wartawan atau pekerja media.