Soal Dana Hibah Museum SBY, PDIP Singgung Kemiskinan Pacitan

Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDIP Deni Wicaksono menilai langkah Pemerintah Provinsi Jatim yang membatalkan dana hibah sebesar Rp9 miliar untuk Yudhoyono Foundation dalam rangka pembangunan Museum SBY-Ani di Pacitan sudah tepat.

Ia menyebut anggaran itu mestinya diberikan untuk membenahi masalah kesejahteraan di Pacitan.

"Sangat tepat jika dana hibah APBD dari duit rakyat Rp9 miliar untuk Yudhoyono Foundation yang didirikan Mas AHY itu dibatalkan. Saya mengapresiasi keputusan Bu Khofifah (Gubernur Jawa Timur), meskipun terlambat dan setelah mendapat sorotan baru dibatalkan," kata anggota DPRD Jatim Deni Wicaksono saat dikonfirmasi, Selasa (23/2).

Deni menyarankan dana hibah itu sebaiknya dialihkan untuk kepentingan rakyat di bidang pendidikan, kesehatan, dan membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) di Pacitan.

"Jadi bukan ditarik ke provinsi, tapi saya akan perjuangkan dananya digunakan untuk membantu rakyat Pacitan, misalnya membantu pendidikan, kesehatan, dan pembangunan SDM secara luas," ucapnya.

Menurut Deni, hal itu sangat penting mengingat rakyat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pacitan yang masih rendah, yaitu 68,39. IPM Pacitan termasuk yang terendah di wilayah barat Jawa Timur. IPM Pacitan juga berada di bawah rata-rata standar Jatim sebesar 71,71.

"Makanya ini sangat penting membantu SDM Pacitan. Apalagi kemiskinan di Pacitan termasuk tertinggi di Jatim, dan pendapatan per kapitanya di bawah rata-rata," kata dia.

"Jadi dana Rp9 miliar itu tetap harus untuk rakyat Pacitan, hanya saja bentuknya lain, kalau sebelumnya untuk bangun museum perseorangan, ke depan manfaatnya bisa langsung dan lebih luas dirasakan rakyat," tambahnya.

Sebelumnya, Pemprov Jatim berencana menggelontorkan dana hibah bantuan keuangan khusus (BKK) dari Pemprov Jatim ke Pemkab Pacitan sebesar Rp 9 miliar untuk pembangunan Museum SBY.

Setelah mendapat sorotan publik, Pemprov Jatim akhirnya membatalkan dana itu. Hal tersebut sesuai surat dari Pemprov Jatim yang ditandatangani Sekretaris Daerah Pemprov Jatim, Heru Tjahjono nomor 910/3050/201.2/2021, tentang penarikan kembali bantuan keuangan khusus Kabupaten Pacitan pada perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2020.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengaku pembangunan museum tetap jalan meski tanpa dana hibah Pemprov.

Pihaknya juga menyatakan tujuan awal pembangunan museum itu ialah karena SBY ingin memberikan warisan terbaik bagi tanah kelahirannya, berupa sarana pendidikan dan motivasi bagi masyarakat lokal.

"Sebelum Pak SBY jadi presiden, Pacitan belum termasuk kabupaten yang populer. Sejak SBY jadi presiden, Pacitan mulai dikenal. Secara akseleratif pembangunan terjadi di Pacitan," kata dia.

Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, angka kemiskinan di Pacitan bukan termasuk yang tertinggi dalam hal jumlah maupun persentase.

Pada 2019, jumlah penduduk miskin di Pacitan mencapai 75.860.00 jiwa (13,67 persen); pada 2018 mencapai 78.640.00 jiwa (10,36 persen); pada 2017 85.260.000 orang (15,42 persen).

Sebagai perbandingan, wilayah lain dengan jumlah penduduk miskin besar di Jatim ialah Kabupaten Jember dengan 226.570.000 jiwa (9,25 persen), Kabupaten Sampang dengan 202.210.000 jiwa (20,71 persen).