PPNI Terima Banyak Keluhan Pemotongan Insentif Nakes

CNN Indonesia

Rabu, 24 Feb 2021 09:50 WIB

PPNI menyarankan pemerintah merevisi aturan pemberian insentif dengan memberikan dana itu ke seluruh tenaga kesehatan baik yang menangani Covid-19 maupun tidak. (Foto: ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Satgas Covid-19 DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Jajat Sudrajat mengakui menerima banyak keluhan dari tenaga kesehatan (nakes) terkait pemotongan insentif penanganan pasien Covid-19 oleh manajemen rumah sakit.

Pernyataan itu diungkapkan menanggapi adanya informasi yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pemotongan insentif nakes sebesar 50 hingga 70 persen oleh manajemen RS.

Lihat juga:

ARSSI Imbau RS Taat Aturan Tak Potong Insentif Nakes

"Terkait pemotongan insentif memang banyak dikeluhkan oleh Nakes," kata Jajat saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (23/2) malam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski tak menyebut detail jumlah keluhan, berdasarkan laporan yang masuk Jajat membeberkan pemotongan marak terjadi sejak ada kebijakan pemberian insentif. Pasalnya insentif hanya diperuntukkan bagi nakes yang menangani pasien Covid-19.

A nurse offers prayers while taking a break from duties taking care of COVID-19 coronavirus patients at the Bogor general hospital in Bogor city, West Java on September 3, 2020. - Hospital intensive care units are straining amid the pandemic, as Indonesia on September 2 reported more than 3,000 new cases to bring its official total to over 180,000 infections and 7,616 deaths. (Photo by ADEK BERRY / AFP)

Salah seorang perawat menjalankan ibadah salat di tengah tugas merawat pasien Covid-19. (Foto: AFP/ADEK BERRY)

Lihat juga:

LaporCovid-19 Temukan 75 Persen Nakes Belum Dapat Insentif

Alhasil, mayoritas manajemen RS pun memotong insentif nakes yang menangani Covid-19 untuk dibagikan ke nakes maupun tenaga penunjang yang tidak menangani pasien Covid-19 secara langsung. Kondisi tersebut menurut Jajat merupakan alasan mayoritas manajemen RS.

"Yang dapat insentif dalam aturan Menkes hanya nakes yang merawat pasien Covid-19 saja. Sedangkan yang di poliklinik, ruang perawatan biasa dan lain lain tidak dapat insentif. Oleh karena itu pemotongan dilakukan untuk membagi insentif dengan nakes tersebut," terang dia.

Lihat juga:

Ganjar Pranowo Soal Banjir Semarang: Saya yang Salah

Karena itu Jajat menyarankan pemerintah untuk merevisi kebijakan pemberian insentif agar pemotongan tidak lagi terjadi. Menurut dia, insentif harus diberikan ke seluruh nakes baik yang menangani pasien Covid-19 secara langsung maupun tidak, terutama perawat di semua unit layanan.

Sebab, ia melanjutkan, seluruh nakes memiliki risiko sama di tengah wabah Covid-19.

"Dalam catatan kami PPNI dan organisasi profesi lain. Nakes yang terpapar dan meninggal mayoritas yang di luar layanan langsung Covid-19. Hal ini karena nakes yang melayani langsung Covid-19, APD-nya lebih baik dibanding di luar itu," ujar Jajat.

KPK sebelumnya menerima informasi soal pemotongan insentif dengan besaran 50 hingga 70 persen oleh manajemen rumah sakit. Atas informasi itu, KPK mengimbau manajemen untuk tidak melakukan pemotongan.

Infografis Insentif dan Santunan Kematian untuk Tenaga Medis. (CNNIndonesia/Fajrian)