Ketua umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bakal membuka pintu maaf untuk Moeldoko jika Kepala Staf Kepresidenan (KSP) tersebut sudah menyadari kesalahan.
Kendati, dia mengaku menyimpan kecewa lantaran mantan Panglima TNI itu terlibat dalam kudeta partai yang dipimpinnya.
"Sebagai manusia biasa, tentu kita semua ada kurang dan salahnya. Untuk itu apabila beliau (Moeldoko-red) menyadari kekeliruannya, saya pribadi tentu memaafkannya," ucap AHY di Gedung DPP Partai Demokrat, Senin (8/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, AHY mengungkapkan masih menghormati Moeldoko sebagai sosok yang prajurit TNI. "Beliau mantan panglima TNI, saya tetap hormat. Itulah tradisi keprajuritan yang kami junjung tinggi di militer. Once a soldier, always a soldier," ungkap dia lagi.
AHY pun berharap Moeldoko bisa menyadari kesalahan. Apa yang dilakukan Moeldoko, lanjut AHY, telah menyakiti ratusan ribu bahkan jutaan kader dan simpatisan Partai Demokrat.
Bercermin pada insiden tersebut, AHY mengimbau ke anggota dan kader Partai Demokrat lain untuk tidak mengikuti jejak Moeldoko.
"Hiduplah dengan landasan ilmu dan nilai-nilai etika serta moralitas. Karena dengan landasan-landasan itulah Insyaallah negara kita akan semakin besar dan maju. Demokrat ingin menjadi bagian dari itu," ucap AHY.
"Akhirnya saya berpesan kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat di manapun saudara berada, meski kita miskin harta, tetapi jangan miskin harga diri," imbuhnya.
Sebelumnya Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara berujung pada terbelahnya kader Partai Demokrat. Partai berlambang mercy ini kini punya dua ketua umum.
Forum KLB di Deli Serdang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum dan Marzuki Alie menjadi Ketua Dewan Pembina. KLB juga memutuskan AHY demisioner dari ketua umum. Tak ketinggalan, KLB mencabut surat pemecatan kader yang sebelumnya diterbitkan DPP.
Sementara Jhoni Allen didaulat sebagai sekretaris jenderal Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Forum KLB dimotori sejumlah kader yang sudah dipecat Partai Demokrat. Mereka ingin melengserkan AHY dari ketua umum partai.
![]() |
Sedangkan DPP Demokrat sendiri menganggap KLB di Deli Serdang itu ilegal dan inkonstitusional lantaran tak sesuai AD/ART partai. Seharusnya, KLB digelar DPP atas persetujuan Ketua Majelis Tinggi yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Poin lain yang dilanggar forum KLB menurut SBY, adalah tidak terpenuhinya kuorum.
Adapun AHY selaku Ketua UmumPartai Demokrat telah menyerahkan surat penolakan KLB di Deli Serdang ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Senin (8/3) hari ini.AHY meminta Yasonna menolak hasil KLB tersebut.