FOTO: Normalisasi Ciliwung Terganjal Pembebasan Lahan

Andry Novelino, CNN Indonesia | Rabu, 10/03/2021 09:15 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Proyek normalisasi Kali Ciliwung masih terganjal pembebasan lahan. Sepanjang 17 kilometer bantaran kali belum dinormalisasi.

Proyek normalisasi Kali Ciliwung masih terganjal pembebasan lahan. Sepanjang 17 kilometer bantaran kali belum dinormalisasi.

Suasana pemukiman di kawasan bantaran Kali Ciliwung, Jakarta, Selasa (9/3). Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 10 kilometer dari sisi kiri dan kanan membutuhkan anggaran sebesar Rp 5 triliun. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Panjang lahan di bantaran Kali Ciliwung yang sudah dibebaskan dan bisa dinormalisasi sepanjang 7,6 kilometer. Sementara sisanya 17 kilometer belum dinormalisasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Proyek normalisasi sendiri sudah digagas sejak 2007 namun mandek pada 2018 karena pembebasan lahan yang lambat oleh pemprov DKI. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Pembebasan lahan memang menjadi tanggung jawab pemprov DKI. Sementara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR bertugas mengeksekusi pembangunan dalam normalisasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Upaya normalisasi harus segera dilakukan untuk mencegah daerah di sekitar Ciliwung terendam banjir. Normalisasi merupakan upaya memperbesar kapasitas tampung air yang dapat dilakukan dengan memperdalam sungai. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Wagub Riza menyebut ada dua hambatan utama dalam pembebasan lahan proyek normalisasi sungai. Pertama, adalah sengketa lahan dan kedua, keterbatasan anggaran Pemprov DKI untuk pembebasan lahan. *CNN Indonesia/Andry Novelino)

Anggaran pembebasan lahan Rp5 triliun lebih besar ketimbang pembangunan sheet pile oleh Kementerian PUPR sekitar Rp370 miliar. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

"Bikin sheet pile jauh lebih murah daripada membebaskan lahan. Padahal membebaskan lahan ini banyak masalahnya, banyak yang bersengketa, masih di pengadilan. Perlu waktu, kita kan negara hukum, ucap Riza belum lama ini. (CNN Indonesia/Andry Novelino)