Tolak Wacana Impor Beras, DPR: Dapat Rugikan Petani

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin mengungkap pihaknya menolak rencana pemerintah dalam melakukan impor beras 1 juta ton yang dialokasikan melalui perum Bulog. Menurutnya, penolakan ini sesuai dengan tata kelola komoditas pangan nasional yang harus mengutamakan produksi dalam negeri.

"Komisi IV menentang rencana impor beras karena dapat merugikan petani," ujar Hasan dalam keterangan tertulis, Selasa (16/3).

Hasan menilai pemerintah harus berkomitmen melakukan pemenuhan pangan yang terjangkau. Salah satunya melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian.
Oleh karena, ia juga meminta Perum Bulog untuk meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait, terutama dalam melakukan penyerapan.

"Kalau serapannya Bulog dilakukan maksimal maka saya kira persoalan beras akan selesai," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menilai cukupnya ketersediaan pangan untuk tahun ini sehingga tak perlu melakukan impor.
Adapun ia merujuk pada catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan produksi beras pada 2020 sebesar 31,33 juta ton. Jumlah ini mengalami kenaikan sekitar 21,46 ribu ton atau 0,07% dibandingkan pada tahun 2019 yang memproduksi sebesar 31,31 juta ton beras.

"Bulan Mei ini para petani se-Indonesia akan melakukan panen raya. Kami meminta keberpihakan kepada petani agar impor tidak dilakukan selama petani melakukan panen raya," kata Daniel.

Daniel berpesan agar seluruh pemangku kepentingan bisa berkomitmen mengutamakan produk dalam negeri. Ia berharap agar masyarakat tidak dipersulit di masa sulit ini akibat dampak pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.