Program vaksinasi Covid-19 masih berjalan lambat di tengah ancaman kedaluwarsa kandungan vaksin. Ilustrasi (Muchlis - Biro Pers)
Jakarta, CNN Indonesia --
Program vaksinasi Covid-19 telah berjalan dua bulan lebih. Namun sampai kemarin, Selasa (16/3), baru 4.468.829 atau 2,46 persen dari total sasaran 181.554.465 yang menerima suntikan vaksin.
Indonesia setidaknya sudah memiliki 39,1 juta vaksin. Rinciannya 3 juta vaksin jadi dari Sinovac, 35 juta vaksin mentah (bulk) Sinovac yang diolah oleh PT Bio Farma, serta 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca.
Data Bio Farma per 15 Maret mencatat 12.825.590 dosis vaksin Sinovac mentah yang diolah telah terdistribusi. Ditambah 3 juta vaksin jadi, maka Indonesia sudah memiliki 15.825.590 dosis vaksin siap pakai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejauh ini sebanyak 6.185.576 dosis vaksin Covid-19 yang telah disuntikkan ke tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Jumlah ini termasuk suntikan dosis kedua. Dengan demikian, masih ada sekitar 9 juta dosis vaksin siap pakai belum disuntikkan.
Stok vaksin yang masih banyak ini harus segera diberikan ke masyarakat prioritas, seperti lansia dan pekerja lapangan. Distribusi ke daerah juga harus dipercepat.
Ancaman kedaluwarsa vaksin Covid-19 produksi Sinovac dan AstraZeneca pun ada di depan mata.
Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac gelombang pertama akan habis masa kedaluwarsanya pada 25 Maret 2021, sementara 1,1 juta vaksin AstraZenaca akan kedaluwarsa pada Mei 2021.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim vaksin Sinovac yang akan kedaluwarsa telah habis digunakan, sedangkan AstraZeneca belum disuntikan ke masyarakat.
Distribusi vaksin AstraZeneca ke sejumlah daerah pun disetop sementara sambil menunggu penelitian lebih lanjut oleh BPOM dan ITAGI. BPOM sebenarnya telah mengeluarkan izin darurat untuk AstraZeneca.
Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo mengatakan pemerintah telah salah kaprah dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19. Menurutnya, pemerintah masih kurang gencar menyuntikkan vaksin ke masyarakat.
Ia meminta pemerintah tak mengulur vaksinasi di tengah ancaman kematian warga lanjut usia (lansia) dan para pemilik komorbid alias penyakit penyerta yang terpapar virus corona.
"Itu strategi yang aneh, salah kaprah, apa-apaan. Kita harus mempercepat vaksinasi sebanyak mungkin harus segera didorong. Jangan malah diincrit-incrit, logikanya bagaimana?" kata Windhu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/3).
Windhu menyebut program vaksinasi berjalan sangat lambat. Dalam sehari, pemerintah hanya berhasil menyuntik vaksin ke 150 ribu orang.
Pemerintah sendiri mengklaim bisa menyuntik 300 ribu orang dalam satu hari. Sedangkan Presiden Joko Widodo menargetkan 1 juta orang disuntik vaksin Covid-19.
"Padahal kalau mau mencapai herd immunity butuh waktu setahun kan. Karena misalnya antibodi bertahan setahun ya harus setahun, kalau enam bulan ya harus enam bulan juga," ujarnya.
"Kecuali setahun kita mau memvaksinasi dosis ketiga, tapi itu cost sungguh besar, makanya kecepatan paling penting," jelas Windhu menambahkan.
Windhu meminta pemerintah segera menghabiskan vaksin Covid-19 yang telah siap pakai secepat mungkin, terutama diberikan kepada para lansia yang rentan terpapar virus corona. Saat ini pemerintah memiliki 123 ribu vaksinator di seluruh Indonesia.
"Makanya jangan pakai strategi begitu. Segera gunakan semua ketersediaan vaksin yang sudah ada, atau jika tidak ya kita tidak bisa lekas menekan angka kematian," kata Windhu.
Di sisi lain, Windhu juga mengkritik Bio Farma yang lambat dalam mengolah vaksin mentah Sinovac. Perusahaan plat merah itu telah menerima sekitar 35 juta dosis vaksin mentah Sinovac. Sejauh ini, baru 12,8 juta yang telah jadi dan terdistribusi.
"Ini dia lamban mengolahnya, ini saya heran. Jika ini semua diakumulasi, mulai dari strategi pemerintah dan Bio Farma juga, maka kita bisa-bisa tidak setahun, tapi sepuluh tahun," ujarnya.
Sementara itu, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai pangkal muara dari program vaksinasi yang lambat adalah proses distribusinya. Beberapa wilayah seperti di Papua juga masih belum mendapat kiriman vaksin.
Hermawan menyebut pemerintah belum optimal mempercepat proses pengemasan vaksin agar lekas terdistribusi. Daerah-daerah yang menerima vaksin juga harus mempersiapkan segala kebutuhan penyuntikan massal.
"Begitu vaksin hadir langsung disuntikkan. Distribusi kita masih lambat, padahal ambisi pemerintah 1 juta dosis per hari itu kan luar biasa, seharusnya," kata Hermawan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/3).
Selain distribusi, Hermawan mengatakan bahwa pemerintah tak teliti dalam melihat masa kedaluwarsa vaksin. Di dalam masa darurat ini, maka masa kedaluwarsa vaksin memang hanya enam bulan saja.
Menurutnya, pemerintah saat ini harus kejar-kejaran dengan masa kedaluwarsa vaksin Covid-19, baik Sinovac maupun AstraZeneca.
"BPOM memang melakukan seleksi ketat terhadap masa kedaluwarsa Sinovac ini, seharusnya 1-2 tahun jadi 6 bulan. Namun itu sejatinya disadari sejak awal, sehingga percepatan vaksinasi itu memang sangat penting," ujarnya.
Hermawan menjelaskan masa kedaluwarsa vaksin dihitung sejak waktu produksi. Sinovac diproduksi di China pada Oktober-November 2020. Vaksin tersebut baru didatangkan pada akhir Desember 2020. Sementara vaksinasi Covid-19 baru terlaksana pada 13 Januari 2021 lalu.
"Itu sudah terlambat saya kira, launch di 13 Januari, padahal diproduksi dihitung ya Oktober-November 2020 itu," katanya.
Meskipun demikian, Hermawan menyebut pemerintah harus tetap fokus pada tes, telusur, dan tindak lanjut (3T). Menurutnya, lewat 3T, pemerintah bisa memetakan dengan mudah kelompok prioritas yang mendapatkan vaksin.
Ia menilai 3T merupakan langkah utama dalam mengendalikan penyebaran virus. Sementara vaksinasi hanya upaya pendukung menekan penularan virus corona lantaran antibodi vaksin masih belum dapat dipastikan mampu bertahan berapa lama.
Oleh sebab itu, kata Hermawan, efek vaksinasi akan menguap begitu saja apabila tidak dibarengi strategi 3T yang terbukti menjadi senjata ampuh negara-negara lain dalam mengendalikan pandemi covid-19.
"Semakin bagus 3T semakin mudah untuk mendefinisikan kasus prioritas untuk vaksinasi. Vaksinasi merupakan upaya pendukung, yang paling penting hingga saat ini 3T," ujarnya.
Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjamin pemerintah tidak akan pernah memberikan vaksin virus corona (Covid-19) kedaluwarsa terhadap penduduk Indonesia.
Pemerintah, lanjut Nadia, akan maksimal melakukan percepatan vaksinasi guna mengejar masa kedaluwarsa vaksin.
Saat ini, vaksin Sinovac gelombang pertama sebanyak 1,2 juta dosis akan habis masa kedaluwarsa pada 25 Maret 2021. Sementara 1,8 juta dosis vaksin Sinovac gelombang dua dan 1,1 juta vaksin AstraZeneca habis Mei 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah memang mengendalikan laju vaksinasi Covid-19 untuk menjaga ketersediaan vaksin. Menurutnya, Indonesia sampai saat ini masih kekurangan vaksin.
"Tantangannya kita enggak bisa vaksin cepat-cepat. Karena kalau cepat, habis, nanti protes. Jadi, harus diatur laju vaksinasinya," kata Budi dalam wawancara dengan CNNIndonesia TV, 2 Maret lalu.
Jakarta, CNN Indonesia --
Program vaksinasi Covid-19 telah berjalan dua bulan lebih. Namun sampai kemarin, Selasa (16/3), baru 4.468.829 atau 2,46 persen dari total sasaran 181.554.465 yang menerima suntikan vaksin.
Indonesia setidaknya sudah memiliki 39,1 juta vaksin. Rinciannya 3 juta vaksin jadi dari Sinovac, 35 juta vaksin mentah (bulk) Sinovac yang diolah oleh PT Bio Farma, serta 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca.
Data Bio Farma per 15 Maret mencatat 12.825.590 dosis vaksin Sinovac mentah yang diolah telah terdistribusi. Ditambah 3 juta vaksin jadi, maka Indonesia sudah memiliki 15.825.590 dosis vaksin siap pakai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejauh ini sebanyak 6.185.576 dosis vaksin Covid-19 yang telah disuntikkan ke tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Jumlah ini termasuk suntikan dosis kedua. Dengan demikian, masih ada sekitar 9 juta dosis vaksin siap pakai belum disuntikkan.
Stok vaksin yang masih banyak ini harus segera diberikan ke masyarakat prioritas, seperti lansia dan pekerja lapangan. Distribusi ke daerah juga harus dipercepat.
Ancaman kedaluwarsa vaksin Covid-19 produksi Sinovac dan AstraZeneca pun ada di depan mata.
Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac gelombang pertama akan habis masa kedaluwarsanya pada 25 Maret 2021, sementara 1,1 juta vaksin AstraZenaca akan kedaluwarsa pada Mei 2021.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim vaksin Sinovac yang akan kedaluwarsa telah habis digunakan, sedangkan AstraZeneca belum disuntikan ke masyarakat.
Distribusi vaksin AstraZeneca ke sejumlah daerah pun disetop sementara sambil menunggu penelitian lebih lanjut oleh BPOM dan ITAGI. BPOM sebenarnya telah mengeluarkan izin darurat untuk AstraZeneca.
Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo mengatakan pemerintah telah salah kaprah dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19. Menurutnya, pemerintah masih kurang gencar menyuntikkan vaksin ke masyarakat.
Ia meminta pemerintah tak mengulur vaksinasi di tengah ancaman kematian warga lanjut usia (lansia) dan para pemilik komorbid alias penyakit penyerta yang terpapar virus corona.
"Itu strategi yang aneh, salah kaprah, apa-apaan. Kita harus mempercepat vaksinasi sebanyak mungkin harus segera didorong. Jangan malah diincrit-incrit, logikanya bagaimana?" kata Windhu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/3).
Windhu menyebut program vaksinasi berjalan sangat lambat. Dalam sehari, pemerintah hanya berhasil menyuntik vaksin ke 150 ribu orang.
Pemerintah sendiri mengklaim bisa menyuntik 300 ribu orang dalam satu hari. Sedangkan Presiden Joko Widodo menargetkan 1 juta orang disuntik vaksin Covid-19.
"Padahal kalau mau mencapai herd immunity butuh waktu setahun kan. Karena misalnya antibodi bertahan setahun ya harus setahun, kalau enam bulan ya harus enam bulan juga," ujarnya.
"Kecuali setahun kita mau memvaksinasi dosis ketiga, tapi itu cost sungguh besar, makanya kecepatan paling penting," jelas Windhu menambahkan.
Windhu meminta pemerintah segera menghabiskan vaksin Covid-19 yang telah siap pakai secepat mungkin, terutama diberikan kepada para lansia yang rentan terpapar virus corona. Saat ini pemerintah memiliki 123 ribu vaksinator di seluruh Indonesia.
"Makanya jangan pakai strategi begitu. Segera gunakan semua ketersediaan vaksin yang sudah ada, atau jika tidak ya kita tidak bisa lekas menekan angka kematian," kata Windhu.
Di sisi lain, Windhu juga mengkritik Bio Farma yang lambat dalam mengolah vaksin mentah Sinovac. Perusahaan plat merah itu telah menerima sekitar 35 juta dosis vaksin mentah Sinovac. Sejauh ini, baru 12,8 juta yang telah jadi dan terdistribusi.
"Ini dia lamban mengolahnya, ini saya heran. Jika ini semua diakumulasi, mulai dari strategi pemerintah dan Bio Farma juga, maka kita bisa-bisa tidak setahun, tapi sepuluh tahun," ujarnya.
Distribusi Lambat
Pemerintah didorong lebih cepat mendistribusikan vaksin Covid-19 ke sejumlah daerah. Ilustrasi (ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI)
Sementara itu, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai pangkal muara dari program vaksinasi yang lambat adalah proses distribusinya. Beberapa wilayah seperti di Papua juga masih belum mendapat kiriman vaksin.
Hermawan menyebut pemerintah belum optimal mempercepat proses pengemasan vaksin agar lekas terdistribusi. Daerah-daerah yang menerima vaksin juga harus mempersiapkan segala kebutuhan penyuntikan massal.
"Begitu vaksin hadir langsung disuntikkan. Distribusi kita masih lambat, padahal ambisi pemerintah 1 juta dosis per hari itu kan luar biasa, seharusnya," kata Hermawan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/3).
Selain distribusi, Hermawan mengatakan bahwa pemerintah tak teliti dalam melihat masa kedaluwarsa vaksin. Di dalam masa darurat ini, maka masa kedaluwarsa vaksin memang hanya enam bulan saja.
Menurutnya, pemerintah saat ini harus kejar-kejaran dengan masa kedaluwarsa vaksin Covid-19, baik Sinovac maupun AstraZeneca.
"BPOM memang melakukan seleksi ketat terhadap masa kedaluwarsa Sinovac ini, seharusnya 1-2 tahun jadi 6 bulan. Namun itu sejatinya disadari sejak awal, sehingga percepatan vaksinasi itu memang sangat penting," ujarnya.
Hermawan menjelaskan masa kedaluwarsa vaksin dihitung sejak waktu produksi. Sinovac diproduksi di China pada Oktober-November 2020. Vaksin tersebut baru didatangkan pada akhir Desember 2020. Sementara vaksinasi Covid-19 baru terlaksana pada 13 Januari 2021 lalu.
"Itu sudah terlambat saya kira, launch di 13 Januari, padahal diproduksi dihitung ya Oktober-November 2020 itu," katanya.
Meskipun demikian, Hermawan menyebut pemerintah harus tetap fokus pada tes, telusur, dan tindak lanjut (3T). Menurutnya, lewat 3T, pemerintah bisa memetakan dengan mudah kelompok prioritas yang mendapatkan vaksin.
Ia menilai 3T merupakan langkah utama dalam mengendalikan penyebaran virus. Sementara vaksinasi hanya upaya pendukung menekan penularan virus corona lantaran antibodi vaksin masih belum dapat dipastikan mampu bertahan berapa lama.
Oleh sebab itu, kata Hermawan, efek vaksinasi akan menguap begitu saja apabila tidak dibarengi strategi 3T yang terbukti menjadi senjata ampuh negara-negara lain dalam mengendalikan pandemi covid-19.
"Semakin bagus 3T semakin mudah untuk mendefinisikan kasus prioritas untuk vaksinasi. Vaksinasi merupakan upaya pendukung, yang paling penting hingga saat ini 3T," ujarnya.
Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjamin pemerintah tidak akan pernah memberikan vaksin virus corona (Covid-19) kedaluwarsa terhadap penduduk Indonesia.
Pemerintah, lanjut Nadia, akan maksimal melakukan percepatan vaksinasi guna mengejar masa kedaluwarsa vaksin.
Saat ini, vaksin Sinovac gelombang pertama sebanyak 1,2 juta dosis akan habis masa kedaluwarsa pada 25 Maret 2021. Sementara 1,8 juta dosis vaksin Sinovac gelombang dua dan 1,1 juta vaksin AstraZeneca habis Mei 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah memang mengendalikan laju vaksinasi Covid-19 untuk menjaga ketersediaan vaksin. Menurutnya, Indonesia sampai saat ini masih kekurangan vaksin.
"Tantangannya kita enggak bisa vaksin cepat-cepat. Karena kalau cepat, habis, nanti protes. Jadi, harus diatur laju vaksinasinya," kata Budi dalam wawancara dengan CNNIndonesia TV, 2 Maret lalu.
Foto: CNN Indonesia/ Basith Subastian