Mahfud Ungkap Inpres Monumen PDRI di Sumbar Hampir Rampung

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap pemerintah hampir menyelesaikan draft instruksi presiden (Inpres) untuk membangun monumen perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat.

Monumen itu, kata dia, rencananya diberi nama Bela Negara. Draf inpres itu, kata dia, kini telah rampung dan tinggal dipersentasikan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Nanti Inpres itu sesudah dengan Sekretaris Kabinet, jika tidak ada masalah di Seskab, saya usul ke presiden untuk dipresentasikan. Itu biasanya tidak lama. Jika sudah komplet akan lebih cepat," ujar Mahfud,  melalui keterangan tertulis, Rabu (24/3).

Mahfud mengatakan produk Inpres menjadi payung hukum terpadu agar pembangunan bisa segera direalisasikan.

Dengan adanya Inpres tersebut, diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi dapat mempercepat penyelesaian pembangunan Monumen Nasional PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok selatan dan Kota Bukittinggi Provinsi Sumbatera Barat.

Selain itu, sambungnya, dia mengaku sudah bertemu dengan sejumlah pejabat utama dari tujuh kementerian dan lembaga yang terlibat. Pun, bertem dengan para kepala daerah dari mulai bupati, walikota, hingga Gubernur Sumbar di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/3) kemarin.

"Pentingnya pertemuan ini, pertama karena tadi belum ada payung hukum yang terpadu. Yang Kedua, alasan nasionalisme. Sumbar itu terutama PDRI adalah mata rantai sejarah yang sangat penting bagi kelangsungan Republik," kata dia.

Mantan hakim konstitusi itu menerangkan PDRI yang berbasis di Sumatera Barat pada masa revolusi berjasa besar untuk menjaga kemerdekaan Indonesia pada dekade 1940an silam.

Mahfud bahkan menyebut bukan tidak mungkin Indonesia sudah bubar saat Presiden pertama RI Sukarno dan Wapres Mohammad Hatta di tangkap Belanda kala itu, jika PDRI tak berdiri dan bergerak demi melindungi kemerdekaan Indonesia.

"Secara tidak terlalu rumit, kalau dulu tidak ada PDRI kira-kira Indonesia sudah bubar. Ketika Bung Karno ditangkap (Belanda), pemerintahan lumpuh. Tapi ada PDRI yang menyelamatkan membuat sambungan, sehingga pemerintahan dan negara tetap ada. Ketika Bung Karno Bung Hatta bebas, baru balik lagi pemerintahan," kata Mahfud.

Untuk itu Mahfud menegaskan Monumen Nasional PDRI atau Monumen Nasional Bela Negara sangat penting, karena menjadi simbol sejarah perjuangan bangsa. Salah satu tujuan dibuatnya monumen ini adalah untuk mengingat momen perjuangan saat terjadinya kekosongan pemerintahan.

Sebagai informasi, pembangunan Monumen Nasional PDRI atau Monumen Nasional Bela Negara, telah tertunda selama kurang lebih sembilan tahun. Mahfud mengatakan pembangunan tugu itu menjadi perhatian Kemenko Polhukam setelah mendegar aspirasi masayrakat Sumatera Barat agar pembangunan Monumen Bela Negara dilanjutkan.