Sekolah Boleh Tidak Dibuka di Daerah PPKM

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan ada pengecualian pembukaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah bagi daerah atau kecamatan yang tengah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro.

Diketahui, pembukaan sekolah di tengah pandemi Covid-19 secara terbatas ditargetkan mulai Juli mendatang.

"Misalnya satu daerah atau kecamatan sedang PPKM, itu satu situasi pembelajaran tatap muka bisa dihentikan sementara," tuturnya dalam konferensi pers daring, Selasa (30/3).

Kegiatan belajar mengajar di sekolah juga bisa disetop sementara bila ada kasus positif Covid-19 yang menginfeksi siswa, guru atau warga sekolah.

Ketika ada kasus didapati di lingkungan sekolah, kegiatan belajar harus segera disetop dan kepala sekolah harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

"Jadi bukannya kita diwajibkan tatap muka, tapi kalau infeksi tidak ada penutupan. Tidak itu salah. Kalau ada infeksi harus segera ditutup sementara sekolahnya," kata dia.

Meskipun seluruh sekolah bakal mulai belajar tatap muka, Nadiem mengatakan kegiatan akan jauh berbeda dari pembelajaran di masa normal.

Pada dua bulan pertama warga sekolah dilarang melakukan kegiatan di kantin, olahraga, ekstrakurikuler dan kegiatan selain belajar di lingkungan sekolah.

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan sekolah juga boleh ditutup jika ada siswa atau guru yang positif terinfeksi Covid-19 (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Kegiatan-kegiatan tersebut akan diizinkan di bulan ketiga usai sekolah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Sebelum dibuka, sekolah juga diwajibkan melengkapi daftar periksa yang ditetapkan pemerintah pusat untuk memastikan kemampuan sekolah menerapkan protokol kesehatan.

Mengutip data kesiapan sekolah milik Kemendikbud dalam situs sekolah.data.kemdikbud.go.id, baru 52,74 persen sekolah yang sudah mengisi daftar periksa tersebut per hari ini.

Sekolah yang sudah menjawab daftar periksa pun masih ada yang tidak memenuhi syarat dari segi fasilitas dan kemampuan penerapan protokol kesehatan yang diwajibkan.

Ada 11.230 sekolah mengaku tidak punya sarana cuci tangan, 39.852 sekolah belum punya desinfektan, 86.286 sekolah mengatakan tidak bisa menerapkan area wajib masker, 65.244 sekolah belum punya pengukur suhu tubuh.

Sebelumnya, Nadiem mendorong sekolah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelajaran tatap muka. Ia menginginkan semua sekolah sudah mulai dibuka pada Juli 2021.

"Kalau ada sekolah yang masih PJJ. Sudah jelas kebutuhan yang paling kritis adalah bagaimana secara aman kembali tatap muka. Jadi tolong dana BOS dan fleksibilitas yang sudah kita berikan segera digunakan agar anak-anak kita bisa masuk, tatap muka lagi dengan protokol kesehatan," kata dia, Rabu (3/3).