Ada Embargo Vaksin, Anggota DPR Cemaskan Gelombang Ketiga

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta masyarakat mengantisipasi gelombang ketiga penyebaran virus corona (Covid-19).

Menurutnya, sejumlah negara produsen vaksin Covid-19 tengah mengalami gelombang ketiga saat ini sehingga mengembargo pengiriman vaksin dan mengakibatkan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia mengalami kendala.

Dia berkata, masyarakat Indonesia harus semakin taat dalam melaksanakan protokol kesehatan dalam merespons embargo vaksin Covid-19 tersebut.

"Third wave yang sedang dialami negara-negara produsen vaksin sekarang ini bisa menjadi pelajaran penting buat kita agar selalu taat dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Bahwa gelombang baru penyebaran Covid-19 bahkan bisa terjadi di negara-negara penghasil vaksin dengan laju vaksinasi yang cepat sekalipun," kata Charles kepada wartawan, Selasa (6/4).

Ia menerangkan, proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang sudah berjalan selama ini baru menjangkau kurang dari 5 persen dari total sasaran vaksinasi nasional sebanyak 181 juta orang.

Charles pun mengingatkan, perjalanan Indonesia untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity di angka 70 persen populasi penduduk masih panjang.

"Kita sebagai warga bangsa harus terus bekerja sama dan bergotong royong agar kita bisa sama-sama selamat dalam perjalanan panjang ini," tutur Charles.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengakui saat ini program vaksinasi Covid-19 di Indonesia mengalami kendala imbas embargo dari negara-negara produsen vaksin.

Budi mengatakan, saat ini embargo vaksin Covid-19 di dunia masih berlangsung karena gelombang ketiga penyebaran virus corona di negara-negara yang menjadi tempat produksi vaksin tersebut. Hal ini berimbas ke suplai vaksin berbagai negara, termasuk Indonesia.

"Akibatnya pengaruhi ratusan negara dunia, termasuk Indonesia. Sehingga jumlah vaksin yang tadinya tersedia untuk Maret-April masing-masing 15 juta dosis, atau total dua bulan 30 juta dosis, kita hanya bisa dapat 20 juta dosis," jelas Budi dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (5/4).

"Atau 2/3, sehingga akibatnya laju vaksinasinya, mohon maaf bisa sampaikan, agak kita atur kembali, sehingga kenaikannya tidak secepat sebelumnya, karena memang vaksinnya berkurang suplainya," lanjut Budi.

Ia menegaskan, saat ini pemerintah masih terus melakukan negosiasi dengan negara-negara produsen vaksin. Harapannya, pada Mei mendatang situasi dapat kembali normal.