Wagub soal Rumah Panggung Kampung Melayu: Hindari Banjir

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjawab kritik dari DPRD ihwal rencana pembangunan rumah panggung di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Ia menegaskan program pembangunan itu bertujuan agar warga terhindar dari banjir.

Riza mengaku tak mempermasalahkan segala kritikan yang masuk terkait program tersebut. Menurutnya, setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya.

"Itu kan untuk menghindari banjir. Kita lihat itu kan pendapat setiap pribadi anggota dewan, para pengamat, para ahli, setiap warga boleh memberikan pendapat," kata Riza di Balai Kota, Selasa (7/4).

Riza mengatakan, pihaknya terbuka dengan sejumlah kritik. Ia juga mengajak pihak-pihak yang melontarkan kritik terhadap rencana program tersebut untuk berdiskusi lebih lanjut.

"Silakan nanti kita diskusi sama-sama terkait konsep penanganan banjir, umpamanya di Kebon Pala, Condet, di Kalibata, silakan duduk bersama, kami sangat terbuka dengan masukan," ungkapnya.

Politikus Partai Gerindra itu juga memastikan, Pemprov DKI bakal menyampaikan hal ini kepada DPRD. Ia menegaskan, Pemprov tidak akan mengambil keputusan tanpa persetujuan DPRD.

"Prinsipnya semua yang kami putuskan, Pak Gub dan kita semua mendengarkan semua pihak dan para ahli dan kami diskusikan dengan DPRD, tidak ada keputusan sepihak. Semua bersama DPRD," tegasnya.

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengkritik rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hendak merenovasi 40 rumah di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur menjadi model panggung.

Gembong menyatakan Anies maupun jajaran Pemprov DKI belum pernah membahas soal renovasi rumah menjadi rumah panggung tersebut dengan DPRD. Ia pun tidak mengetahui pasti tujuan renovasi puluhan rumah tersebut.

"Itu program siapa kita juga enggak tahu, apakah program Dinas SDA, Dinas Perumahan, kita juga enggak tahu," ujar Gembong.

Gembong mengatakan normalisasi sungai merupakan cara ampuh mengatasi banjir di daerah Kampung Melayu. Menurutnya, normalisasi sungai juga bisa mengatasi persoalan penataan kampung.