Penyebab Korupsi Versi Anies: Kebutuhan, Keserakahan, Sistem

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Tiga faktor itu yakni kebutuhan, keserakahan dan sistem.

"Kami melihat ada tiga unsur penyebab mengapa muncul korupsi. Mohon izin nanti bapak-bapak bisa diskusikan secara luas dan variasi lebih tinggi," kata Anies dalam sebuah webinar, Kamis (8/4).

"Tapi saya menggarisbawahi tiga kelompok besar, korupsi karena kebutuhan, korupsi karena keserakahan dan korupsi karena sistem," lanjutnya.

Anies mengatakan, korupsi karena kebutuhan bisa diselesaikan dengan cara memberikan pendapatan yang cukup untuk hidup layak. Ia menyebut jika kebutuhan hidup layak tidak bisa dipenuhi, seseorang akan mencari cara untuk memenuhinya.

"Bila peluang yang dilakukan itu di luar kegiatan kantor untuk tambahan, masih aman. Tapi bila kewenangan yang dimilikinya kemudian dipandang sebagai cara untuk mendapatkan pendapatan tambahan, di situlah masalahnya," kata dia.

Anies menyebut, untuk mencegah korupsi karena pendapatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, solusi yang dipakai adalah membuat pendapatan ASN setara dengan pendapatan dari pekerjaan lain.

"Dibuat cukup intinya, jangan sampai kurang. Karena kalau kurang, di situ rongga paling besar," ucap dia.

Lalu korupsi karena keserakahan, kata dia, adalah sesuatu yang tidak ada ujungnya. Cara menghadapinya, menurut dia adalah dengan hukuman yang berat. "Sanksi yang tegas, inilah kemudian yang menjadi solusi," ucap dia.

Ketiga, kata dia, adalah korupsi karena sistem. Ia menjelaskan korupsi ini terjadi disebabkan proses yang dikerjakan oleh seseorang.

"Sistem ini adalah situasi di mana bukan karena kebutuhan, bukan karena keserakahan, tapi karena proses yang dikerjakannya, kondisi yang dihadapinya bisa membuat dirinya dinilai bahkan terjebak di dalam praktek korupsi, yang ketiga ini perlu solusi sistemik," ucap dia.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini lalu melanjutkan, jika ada praktik korupsi yang terjadi di Jakarta, itu bukanlah karena kebutuhan dan sistem. Karena hal itu, ia menyebut akan langsung melakukan tindakan tegas jika praktik korupsi terjadi.

"Langsung memberhentikan, langsung diganti, proses hukum dijalankan, dan tidak ada toleransi sedikit pun pada siapa pun yang terlibat dalam praktek korupsi itu," kata dia.

"Khususnya di Jakarta, karena dua sudah dipenuhi tidak ada alasan lagi melakukan praktek-praktek korupsi karena kebutuhan, kedua, sistemnya sudah dibuat sehingga taat sistem dan pasti aman," ucap dia menambahkan.