KPK Usut Aliran Uang Korupsi Barang Kena Cukai BP Bintan

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut aliran uang terkait dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

Hal itu ditelusuri dengan memeriksa saksi yang berasal dari unsur swasta, Joni Sli, pada Jumat (9/4) kemarin.

"[Saksi] didalami terkait pengetahuan saksi tentang dugaan adanya aliran sejumlah uang pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini," kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Senin (12/4).

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menambahkan bahwa penyidik juga mendalami Joni perihal proses pengurusan dan permohonan izin kuota cukai kepada BP Bintan tahun 2016-2018.

KPK, lanjut Ali, mengingatkan kepada saksi bernama Jong Hua alias Ayong, Zondervan alias Evan dan Yuhendra agar bersikap kooperatif. Sebab, mereka tidak mengindahkan panggilan pemeriksaan yang sudah dilayangkan secara patut.

"Kami tegaskan pemanggilan para saksi oleh tim penyidik tentu karena kebutuhan proses penyidikan untuk menjadi jelas dan terangnya perbuatan para tersangka," terang Ali.

"KPK mengingatkan kepada pihak-pihak yang telah dan akan dipanggil untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK," lanjut dia.

Lembaga antirasuah belum mengumumkan para tersangka berikut konstruksi perkara terkait kasus ini. Hanya saja, KPK sudah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

Lokasi yang sudah digeledah yakni di Kompleks perumahan Rafflesia, Batam; Kompleks Perumahan Bukit Raya Indah Sukajadi, Batam; Kantor PT Golden Bamboo Bintan (GBB) di Kawasan lytech Industri, Batam; dan Kompleks Perumahan Sawang Permai, Batam.

KPK menemukan dan mengamankan barang bukti berupa dokumen dan sejumlah benda yang disinyalir berhubungan dengan perkara. Sejumlah barang bukti itu dianalisis lebih lanjut sebelum nantinya dilakukan penyitaan atas seizin Dewan Pengawas KPK.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, mekanisme penyitaan harus mendapat izin Dewan Pengawas KPK.