Mahfud Pastikan Satgas BLBI Tagih Utang Sjamsul Nursalim

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pihaknya akan menagih utang taipan Sjamsul Nursalim terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sjamsul menjadi salah satu obligor BLBI untuk kucuran dana ke Bank Dewaruci dan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

"Sjamsul Nursalim itu utangnya dua macam, satu bank Dewaruci kemudian ada BDNI. Nah itu akan ditagih, Jadi masuk Bank Dewaruci dan BDNI punya Sjamsul Nursalim. Akan ditagih," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/4). .

Mahfud menyatakan pihaknya juga akan menagih utang para obligor BLBI lainnya. Setidaknya, kata Mahfud, ada 48 obligor yang menerima kucuran dana BLBI saat krisi melanda 1998 silam.

"Jadi pada waktu itu. Kan sudah ada yang ditagih, sudah ada yang lunas, dan sebagainya, nanti kita beritahu kepada masyarakat. Siapa-siapa yang lunas," ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan total aset yang bisa diambil negara berkaitan dengan hak tagih kasus BLBI mencapai Rp110.454.809.645.467 atau Rp110,4 triliun.

"Jadi kalau ditulis angka begini biar nanti seragam," kata Mahfud.

Mahfud baru saja menggelar rapat koordinasi dengan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Rapat dihadiri Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna H. Laoly, dan pejabat terkait.

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keprres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Satgas ini berisi sejumlah menteri, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Satgas Dana BLBI tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban. Masa tugas satgas ini sampai 31 Desember 2023.

Pembentukan Satgas Dana BLBI tak berselang lama usai KPK memutuskan untuk menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi BLBLI dengan tersangka Sjamsul dan Itjih Nursalim serta Syafruddin Arsyad Temenggung.

Kasus dugaan korupsi BLBI yang menjerat Sjasmul itu ditaksir merugikan negara hingga Rp4,58 triliun. Saat ini Sjamsul dan Itjih menetap di Singapura sejak beberapa tahun lalu.