BPOM Klaim Tak Pilih-pilih Nilai Vaksin Nusantara

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengatakan pihaknya tak pernah pilih-pilih dalam menilai pengembangan vaksin Nusantara. Penny menyebut standar ilmiah yang berlaku diterapkan untuk semua pengembang vaksin Covid-19.

"Itu tidak ada pengecualian, diterapkan untuk seluruh pengembangan vaksin yang ada di Indonesia. Tidak ada pengecualian, pilih-pilih, berbeda. Semua sama," kata Penny melalui konferensi video yang disiarkan YouTube BPOM, Jumat (16/4).

Penny menjelaskan vaksin merupakan produk teknologi canggih yang harus memenuhi sejumlah standar dalam pengembangannya. Standar utama yang harus dipenuhi antara lain good laboratory practice (GLP) dan good manufacturing practice (GMP).

GLP, kata Penny, dibutuhkan untuk memastikan uji klinis berjalan dengan standar-standar yang baik. Sementara GMP digunakan untuk memastikan standar yang baik pada produksi massal vaksin.

Menurutnya, dua hal tersebut perlu dipenuhi untuk memastikan kualitas vaksin, penggunaan mudah diterapkan, ampuh meningkatkan imunogenitas dengan cepat, sehingga bisa mendorong kekebalan massal atau herd immunity terhadap Covid-19.

Penny mengatakan pihaknya juga memiliki buku panduan khusus yang baru diluncurkan pada Selasa (13/4) lalu. Mulai saat itu, semua lembaga yang ingin mengembangkan vaksin harus mengikuti panduan dalam buku tersebut.

"Itu kenapa kami membuat dokumen ini, untuk dipahami, dipelajari dan lembaga-lembaga riset yang saat ini belum masuk ke pengembangan vaksin nanti bisa kembangkan fasilitas, sehingga bisa ikut terlibat dalam pengembangan vaksin," ujarnya.

Sebelumnya, BPOM memutuskan tak memberi izin tim peneliti vaksin Nusantara untuk melanjutkan uji klinis tahap II. BPOM menilai vaksin besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu tidak memenuhi standar yang berlaku.

Meskipun tak dapat izin, tim peneliti Vaksin Nusantara masih melanjutkan pengembangan dan sudah memulai proses penyuntikan terhadap sejumlah pihak beberapa waktu lalu.

Penyuntikan tersebut menyasar sejumlah anggota DPR, politikus, hingga tokoh nasional. BPOM menegaskan tidak terkait dalam aktivitas penyuntikan tersebut.