IDI Minta Vaksin Nusantara Ikuti Jokowi dan Tak Dipolitisasi

CNN Indonesia | Jumat, 16/04/2021 15:14 WIB
IDI meminta pengembangan vaksin Nusantara tetap mengikuti kaidah ilmiah penelitian sesuai dengan amanat Presiden Jokowi. Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban. (CNN Indonesia/Melani Putri)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban meminta pengembangan vaksin Nusantara tetap mengikuti kaidah ilmiah penelitian sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Zubairi juga meminta vaksin besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini tak lagi disangkutpautkan dengan kepentingan kelompok, melainkan harus sesuai prinsip dan kaidah saintifik.

"Harus ditekankan lagi, vaksin Covid-19 memang amat dibutuhkan. Itu benar. Yang tak benar itu mengabaikan kaidah-kaidah ilmiah dalam pengembangan vaksinnya. Hal itu yang ditegaskan juga oleh Presiden Jokowi, kan. Dia bilang, pengembangan vaksin harus memenuhi kaidah ilmiah. Jelas," kata Zubairi melalui cuitan di akun twitter pribadinya @ProfesorZubairi, Jumat (16/4). CNNIndonesia.com telah diberi izin mengutip unggahan tersebut.


Jokowi pada pertengahan Maret lalu mengimbau penelitian vaksin Nusantara mengikuti kaidah-kaidah keilmuan dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Ia juga meminta proses itu digelar secara terbuka, transparan, dan melibatkan para ahli.

Zubairi meminta agar tim peneliti vaksin Nusantara tetap berpedoman pada regulator dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ia menyebut tak ada salahnya tim peneliti memperbaiki uji klinis fase I.

Perbaikan itu nantinya akan kembali dievaluasi oleh BPOM untuk kemudian dijadikan pertimbangan dalam memberikan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II vaksin Nusantara.

"Berhenti sejenak untuk memperbaiki uji klinis satu merupakan hal yang baik. Jangan tergesa, jangan dipolitisasi, dasarkan semua pada fakta ilmiah," kata dia.

Zubairi sekaligus menegaskan beberapa pernyataan tentang vaksin Nusantara yang disampaikan kepada publik tidak ada kaitannya dengan urusan personal dirinya dengan Terawan.

Pada Februari 2018, Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) dan IDI sempat merekomendasikan sanksi pemberhentian sementara selama 12 bulan dan pencabutan izin praktik Terawan terkait kontroversi metode cuci otak.

Terawan diketahui pernah berpolemik dalam kasus cuci otak untuk menyembuhkan pasien stroke --metode yang sebenarnya bernama Digital Subtraction Angiography (DSA). Terawan mengklaim, pasien bisa sembuh dari stroke selang 4-5 jam pasca-operasi.

"Saya nyatakan tak ada sentimen itu. Tapi, saya akan sentimen pada vaksin yang diduga mengabaikan kaidah ilmiah. Tidak ada yang personal," pungkasnya.

Vaksin Nusantara menjadi polemik publik dalam sepekan terakhir usai politisi hingga mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menjadi relawan vaksin Nusantara ini. Polemik itu terjadi lantaran pengambilan sampel dilakukan tanpa restu dari BPOM.

Kepala BPOM Penny K Lukito mengaku pihaknya sudah memberikan evaluasi dan rekomendasi hasil uji klinis pada tim peneliti vaksin Nusantara, namun menurutnya tim kerap mengabaikan. Lantas Penny dalam pernyataan publik meminta agar tim peneliti mengulang penelitian dari tahap pre-klinis.

Keputusan Penny menyusul beragam temuan, mulai dari komponen yang digunakan dalam penelitian tidak sesuai pharmaceutical grade, kebanyakan impor, hingga antigen virus yang digunakan bukan berasal dari virus corona di Indonesia sehingga tidak sesuai dengan klaim vaksin karya anak bangsa.

Merespons hal itu, peneliti vaksin Nusantara, Muhammad Karyana mengaku hingga kini pihaknya belum mendapat rekomendasi secara tertulis dari BPOM soal rekomendasi pre-klinis vaksin ini.

Karyana juga membantah pernyataan BPOM soal tim peneliti yang tidak memberikan balasan evaluasi. Peneliti, kata dia, terpantau tetap memberikan jawaban dalam proses pengembangan. Jawaban terakhir diberikan usai agenda hearing dan inspeksi BPOM pada 16 Maret lalu.

(khr/pmg)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK