PPKM Mikro dan Larangan Mudik, Kunci Tekan Penularan Covid-19

KPC PEN, CNN Indonesia | Selasa, 27/04/2021 19:54 WIB
Pemerintah terus menerbitkan kebijakan-kebijakan, termasuk PPKM Mikro dan larangan mudik untuk mengendalikan kasus Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah terus menerbitkan kebijakan-kebijakan, termasuk PPKM Mikro dan larangan mudik untuk mengendalikan kasus Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah. (CNNIndonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah terus menerbitkan kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan angka kasus Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah. Penambahan aturan atau adendum Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021, menjadi cara menekan mobilitas penduduk saat mudik lebaran nanti.

Selain larangan mudik, perpanjangan PPKM Mikro juga menjadi kunci pemerintah untuk menekan penularan di daerah.

Berangkat dari pengalaman empat kali libur panjang di 2020 lalu, Satgas Penanganan Covid-19 menganalisis perilaku masyarakat. Dimana tiap libur panjang cenderung menciptakan peningkatan mobilitas.


Demikian dikatakan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Dr. Sonny Harmadi dalam Dialog Produktif bertema Mudik Ditiadakan, PPKM Dilanjutkan, yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan oleh FMB9ID_IKP, Selasa (27/4).

"Biasanya peningkatan mobilitas diikuti penurunan kepatuhan protokol kesehatan masyarakat, dan akhirnya kasus Covid-19 juga turut melonjak. Tidak hanya diikuti oleh lonjakan kasus, tapi juga diikuti oleh lonjakan kematian," terang Sonny.

Sonny menilai, sejak minggu ketiga Januari 2021 kinerja Satgas Covid-19 membaik. Apalagi dengan pengetatan PPKM Mikro telah menurunkan kasus aktif dari 15,43 persen menjadi 6,12 persen.

"Penerapan PPKM Mikro hingga jilid 6 ini membuat kinerja kita membaik. Namun target WHO positivity rate harus di bawah 5 persen," katanya.

Karena terbukti efektif dalam menurunkan kasus aktif, maka PPKM Mikro sangat dimungkinkan untuk diperpanjang lagi pada bulan depan.

"Nantinya pada 4-17 Mei 2021 kita akan mendorong pemberlakuan PPKM Mikro tahap tujuh. Karena terbukti efektif mengendalikan kasus nasional dan kasus daerah" ujar Sonny.

Pernyataan Sonny senada dengan yang terjadi di Sumatera Barat. Pengetatan protokoler Covid-19 di seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat berhasil menekan angka penularan.

"Kini zona merah sudah tidak ada lagi di Sumatera Barat. Positivity rate kini 8,32 persen, dan skor kita sudah berada di risiko sedang secara nasional," terang Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.

"Kini pemerintah provinsi mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) seperti dinas perhubungan, Satpol PP, BNPB, untuk bersinergi di pos-pos perbatasan wilayah Sumatera Barat," terang Mahyeldi.

Mahyeldi menilai penurunan angka penularan itu berhasil dilakukan berkat dukungan dan kepedulian masyarakat Sumatera Barat yang lebih peduli dan membantu pemerintah daerahnya.

Sumatera Barat sendiri sudah melaksanakan PPKM Mikro lebih awal, seperti di Kota Padang yang sudah mengerahkan kongsi Covid-19 di tingkat RT/RW.

"Sehingga penanggulangan kasus Covid-19 bisa ditangani di lingkungan RT/RW," katanya.

Terakhir Sonny menambahkan, meskipun Indonesia sudah memulai program vaksinasi nasional, namun Satgas Covid-19 tetap mengimbau masyarakat perlu belajar dari kasus lonjakan Covid-19 di India.

"India sebetulnya sudah menurunkan kasus Covid-19 dengan baik dengan tingkat vaksinasi 3 juta orang per hari, namun melonggarkan berbagai acara pertemuan dan keagamaan dengan peniadaan protokol kesehatan membuat program vaksinasi mereka jadi kurang efektif," terangnya.

(osc)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK