ULMWP: Cap OPM-KKB Teroris Ciptaan Kolonial

CNN Indonesia | Kamis, 29/04/2021 19:31 WIB
Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) menyebut pemerintah Indonesia sudah sering menempelkan label tertentu kepada bangsa Papua. Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) mengkritik keputusan pemerintah Indonesia melabeli OPM atau KKB sebagai teroris. Ilustrasi (Dok. freewestpapua.org)
Jakarta, CNN Indonesia --

Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) mengkritik keputusan pemerintah Indonesia melabeli Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai teroris.

Direktur Eksekutif ULMWP, Markus Haluk menyebut pemerintah Indonesia sudah sering menempelkan label tertentu kepada bangsa Papua. Menurutnya, label-label seperti itu sengaja diciptakan.

"Istilah KKB, GPK, dan seterusnya adalah istilah ciptaan kolonial Indonesia, TNI/Polri. Jadi, orang Papua tidak kenal itu semua," kata Markus kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/4).


Markus menyampaikan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) lahir untuk perjuangan kemanusiaan. Ia menyebut TPN-OPM menentang kejahatan kemanusiaan dan politik rasialisme sistemik.

Menurutnya, TPN-OPM dan bangsa Papua juga berjuang menentukan nasib sendiri. Markus menyandingkan perjuangan mereka saat ini dengan yang dilakukan Soekarno, Mohammad Hatta, dan kawan-kawan melawan kolonialisme Belanda.

"Apa yang diperjuangkan bangsa Papua saat ini adalah bagian dari apa yang pernah diperjuangkan oleh Soekarno-Hatta melawan kolonialisme Belanda, mulai 1908, 1928, hingga memuncak Agustus 1945," ujarnya.

Markus berkata pihaknya tak ambil pusing dengan manuver pemerintah Indonesia dengan mencap gerakan kemerdekaan Papua sebagai teroris. Ia memastikan pelabelan teroris tak mempengaruhi perjuangan memerdekakan bangsa Papua.

"Semua label dan sebutan yang dikenakan kolonial Indonesia tidak akan menyurutkan bangsa Papua untuk mewujudkan hak politik bangsa Papua," katanya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk mengategorikan KKB di Papua sebagai teroris. Pemerintah menggunakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai landasan hukum.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pihaknya mengutus aparat keamanan untuk menindak teroris di Papua.

"Pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait itu segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur," kata Mahfud pada jumpa pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (29/4).

(dhf/fra)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK