BNPB: Lebih Baik Cerewet Daripada Korban Covid Berderet

BNPB | CNN Indonesia
Kamis, 06 Mei 2021 11:46 WIB
Kepala BNPB Doni Monardo menyatakan sosialisasi terkait pelarangan mudik Lebaran tahun ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus.
Kepala BNPB Doni Monardo menyatakan sosialisasi terkait pelarangan mudik Lebaran tahun ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus. (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Guna mengantisipasi potensi peningkatan penyebaran Covid-19, belum lama ini pemerintah memberlakukan larangan mudik Lebaran. Pada Selasa (4/5), data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan total kasus positif Covid-19 di Indonesia adalah sebanyak 1.686.373 orang.

Kepala BNPB sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengingatkan, kurva penularan Covid-19 selalu meningkat setelah masa libur momen hari raya. Hal itu juga terjadi pascaLebaran 2020.

"Keputusan pemerintah terkait pelarangan mudik ini sangat tepat dan sangat strategis," kata Doni.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain memberlakukan larangan mudik, sampai saat ini pemerintah juga terus menggiatkan masyarakat untuk #ingatpesanibu dalam menjalankan protokol kesehatan mencakup pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tidak hanya oleh pemerintah pusat, namun juga oleh pemerintah daerah.

"Kita harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap jam, setiap menit, setiap saat. Lebih baik dianggap cerewet daripada korban Covid-19 berderet-deret," ucap Doni.

Menurutnya, masih ada 7 persen masyarakat Indonesia yang nekat mudik. Untuk itu, diperlukan kerja sama pemerintah pusat dengan semua pihak di daerah agar dapat mengurangi potensi penyebaran.

"7 persen dari jumlah penduduk kita itu sangat besar angkanya. Tugas kita semua adalah mengurangi angka tersebut sekecil mungkin," kata Doni.

Para pejabat pemerintah juga diharapkan mengikuti keputusan pelarangan mudik. Dalam sosialisasinya kepada masyarakat, narasi mudik yang dikeluarkan para pejabat tersebut harus sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.

"Tidak boleh ada satupun pejabat pemerintah yang berbeda narasinya," tegas Doni.

(rea)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER