Bupati Karanganyar Minta PNS Galang Dana untuk Palestina

Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, Juliatmono meminta aparatur sipil negara (PNS) dan pegawai badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengumpulkan dana kemanusiaan bagi Palestina.

Imbauan tersebut disampaikan dalam surat yang ditujukan kepada staf ahli Bupati, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, seluruh Camat di Karanganyar, dan Ketua Baznas Kabupaten Klaten.

Berdasarkan foto yang beredar, surat itu berkop Bupati Karanganyar disertai lambang burung garuda berwarna emas dengan cap dan tanda tangan basah Juliatmono.

Saat dikonfirmasi, ia mengatakan sumbangan tersebut ditujukan untuk membantu warga Palestina yang terdampak konflik bersenjata.

"Saya yakin dalam keadaan mencekam itu kebutuhan pokok juga akan terdampak. Bentuk konkret support itu ya dengan bantuan kemanusiaan," katanya, Rabu (19/5).

Dalam surat tertanggal 17 Mei tersebut, bantuan disetorkan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Karanganyar paling lambat 25 Mei. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Karanganyar.

"Kita buat surat itu atas dasar kemanusiaan. Saya kira agama manapun melarang melukai, saling menyakiti," katanya.

Ia juga mengimbau warga agar tidak mudah terprovokasi dan melampiaskan kemarahan secara serampangan. Dikhawatirkan, tindakan yang tidak tepat justru kontraproduktif terhadap upaya Palestina meraih kemerdekaan.

"Yang harus dijaga bagaimana kemerdekaan palestina bisa segera terwujud dan diakui oleh negara-negara di dunia ini supaya hidup berdampingan," katanya.

Selain itu, hal tersebut juga akan merusak citra Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara yang damai dan santun.

"Jangan diprovokasi sehingga memunculkan perselisihan paham di bangsa kita. Kita juga harus menjaga Indonesia sebagai negara yang damai. Sikap yang ditunjukkan harus sikap yang santun," katanya.

Ia menambahkan, serangan Israel terhadap Palestina jelas bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dalam Pembukaan UUD '45 juga disebutkan bahwa Indonesia didirikan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.

"Di pembukaan UUD kan sangat jelas, ikut menciptakan perdamaian dunia supaya hidup berdampingan, saling membantu. Ini (konflik di Palestina) kan luar biasa. Korbannya anak-anak tidak berdosa," katanya.