Litbang Kemendagri Bakal Digitalisasi Pengukuran IPKD

Badan Litbang Kemendagri menggelar simulasi pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara virtual, Kamis (20/5). Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang pernah dilakukan sebelumnya.

Dalam acara tersebut, Kepala Badan Litbang Kemendagri, A. Fatoni memberikan arahan dan penegasan bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran IPKD.

Pada kesempatan yang sama, hadir Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Sumule Tumbo yang bertindak sebagai pembicara kunci. Selain itu, hadir pula Kepala Badan Litbang Daerah Provinsi Jawa Barat Linda Al Amin. Simulasi tersebut juga diikuti oleh unsur Bappeda dan Litbang Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat.

Dalam paparannya, Sumule menyampaikan pengukuran IPKD ke depannya akan dilakukan secara digitalisasi melalui sistem aplikasi. Hal itu guna memudahkan pengukuran IPKD untuk mewujudkan peningkatan kinerja tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dengan pengukuran melalui aplikasi ini nantinya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan daerah dapat diuji konsistensinya berdasarkan RPJMD, RKPD, KUA-PPAS dan APBD yang ditetapkan. Implikasinya pemerintah daerah wajib memproyeksikan anggaran yang tersedia sesuai dengan program prioritas.

Dia menambahkan, pengukuran IPKD dilakukan dengan mengukur enam dimensi, yaitu Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, Transparansi pengelolaan keuangan daerah, Penyerapan anggaran, Kondisi keuangan daerah, dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

"Dengan pengukuran ini kita harapkan siapapun yang menginput tidak ada masalah terhadap hasilnya. Kita ibaratkan aplikasi ini seperti kalkulator, siapapun yang menekan, angka yang dihasilkan sama," terang Sumule.

Sumule melanjutkan, pengelompokan hasil IPKD dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang dan rendah. Kemudian penetapan peringkat satu daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berpredikat terbaik untuk masing-masing kategori kemampuan keuangan daerah tertinggi, sedang dan rendah.

Selain itu, juga dilakukan penetapan satu daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berpredikat terburuk untuk masing-masing kategori kemampuan keuangan daerah tertinggi, sedang dan rendah.

Hasil pengukuran IPKD Pemerintah Daerah berpredikat terbaik secara nasional dapat dijadikan dasar dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Saya harapkan langkah ini dapat meningkatkan pengawasan internal pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," tambahnya.

Pada sesi simulasi sistem aplikasi pengukuran IPKD oleh Analis Kebijakan BPP Kemendagri, Alexander Y. Dalla menyampaikan bahwa aplikasi ini dikembangkan oleh Kemendagri dan diberikan secara gratis kepada Pemerintah Daerah. Aplikasi ini juga user-friendly dan bersifat multi-user sehingga mudah untuk digunakan oleh pemerintah daerah.

Ihwal kewenangan dalam mengukur IPKD dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Kepala BPP Kemendagri kepada Provinsi dan Gubernur melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau sebutan lain melakukan pengukuran IPKD Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing.

Karena itulah, Sumule mengimbau agar setiap pemerintah daerah dapat berkoordinasi guna mempercepat penginputan data, agar hasilnya dapat dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

"Mudah-mudahan di bulan Agustus nanti kemudian hasilnya sudah bisa kami publikasikan," pungkasnya.