Bareskrim Periksa Pejabat BPJS Kesehatan Dugaan Data Bocor

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memeriksa seorang pejabat bidang teknologi informasi BPJS Kesehatan terkait manajemen data kepesertaan buntut bocornya 279 juta data di forum internet beberapa waktu lalu.

Kepala Biro Penerangan Masyrakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono tak merinci identitas pejabat yang diperiksa tersebut. Namun ia memastikan pemeriksaan dilakukan untuk mengklarifikasi pengaturan data di BPJS Kesehatan.

"Tentunya Polri perlu mengetahui bagaimana, juga aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di sana," kata Rusdi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/5).

Rusdi mengatakan bahwa pemeriksaan itu sudah berlangsung sejak pukul 10.30 WIB dan belum rampung. Pemeriksaan ini akan membantu penyidik menuntaskan kasus dugaan kebocoran data dari peserta BPJS Kesehatan.

Kelanjutan dari kasus ini, menurut dia, akan ditentukan pasca-proses klarifikasi sebagai data awal rampung.

"Makanya Polri minta klarifikasi dulu untuk memperjelas apa dan bagaimana teknologi informasi di BPJS Kesehatan hari ini. Setelah mendapatkan informasi itu, tentu penyidik akan mempersiapkan langkah lanjutan untuk menuntaskan kasus tersebut," tandas dia.

Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo) sebelumnya telah memblokir situs forum yang membocorkan 279 data kependudukan warga negara Indonesia (WNI) di Raid Forum.

Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi menyebut langkah itu dilakukan karena Raid Forums telah melanggar hukum. Pemblokiran juga dilakukan guna mencegah kebocoran data penduduk meluas.

"Raid Forums teridentifikasi sebagai forum yang banyak menyebarkan konten yang melanggar perundang-undangan di Indonesia, sehingga website tersebut, termasuk akun bernama Kotz sedang dilakukan proses pemblokiran," kata Dedy dalam keterangan tertulis di situs resmi Kominfo, Sabtu (22/5).

Kominfo juga memblokir tautan bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Tiga tautan itu sebelumnya digunakan untuk mengunduh data penduduk yang bocor.