Pengamat Pertanyakan Pergantian Kepala BNPB di Tengah Pandemi

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai pencopotan Doni Monardo dari jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) politis.

Diketahui, Doni digantikan oleh Kepala Staf Umum TNI Letjen Ganip Warsito, Selasa (25/5), dengan alasan masuk usia pensiun.

Trubus menilai tak ada urgensi untuk mengganti Kepala BNPB saat ini. Apalagi, Indonesia sedang berhadapan dengan ancaman gelombang kedua yang membutuhkan fokus tinggi.

Dia juga menilai alasan pencopotan Doni karena akan masuk masa pensiun janggal. Menurutnya, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB tak membatasi masa bakti Kepala BNPB.

"Kalau kebijakan presiden seperti itu kesannya ada kepentingan politik, bukan persoalan penanganan covid, ada pertimbangan politik di situ," kata dia, saat dihubungi, Selasa (25/5).

CNNIndonesia.com telah menghubungi Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman untuk meminta tanggapan terhadap klaim tersebut. CNNIndonesia.com juga telah menghubungi Doni Monardo terkait hal itu. Namun, keduanya tak memberi respons hingga berita ini tayang.

Sebelumnya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan Doni Monardo akan segera pensiun, sementara jabatan Kepala BNPB harus diisi perwira tinggi yang aktif.

"Pak Doni akan pensiun pada 1 Juni 2021 sehingga harus diganti perwira tinggi TNI yang aktif," kata Hadi kepada wartawan, Selasa (25/5).

Diketahui, Doni menjabat Kepala BNPB sejak 9 Januari 2019. Saat itu, ia menggantikan Laksda Purn. Willem Rampangilei. Sejak dilantik, Doni langsung menangani bencana alam gempa di Palu.

Doni mulai merangkap sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pada 19 Maret 2020. Jabatannya berubah menjadi Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada 20 Juli 2020.