Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq menyebut pemerintah tidak akan memberangkatkan jemaah haji tahun ini. Hal itu ia ketahui saat menghadiri rapat tertutup pembahasan haji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6).
Maman berkata ada sejumlah pertimbangan yang dibahas antara pemerintah dan DPR. Beberapa di antaranya menyangkut keselamatan para jemaah di masa pandemi Covid-19.
"Enggak memberangkatkan," kata Maman lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maman menyampaikan keselamatan jemaah menjadi tujuan utama syariat Islam. Menurutnya, konstitusi juga mengamanatkan negara untuk memberi rasa aman dan keselamatan bagi warga negara.
Dia memastikan persiapan yang dilakukan pemerintah dan Panja Haji DPR sudah matang. Namun, ia meyakini apapun keputusan pemerintah pasti mengedepankan keselamatan rakyat.
"Apapun keputusan pemerintah semata-mata demi kebaikan jemaah. Tahun 2022 kita harus dapat kuota besar," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf. Dia menyebut pemerintah hampir pasti tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini.
"Pemerintah cenderung tidak berangkatkan jemaah tahun ini," kata Bukhori lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/6).
Berbeda dari Maman, Bukhori masih berharap Indonesia bisa memberangkatkan jemaah tahun ini. Ia berharap pemerintah bisa melobi Arab Saudi untuk menerima jemaah haji Indonesia.
Sejak awal, kata Bukhori, PKS mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan. PKS yakin Indonesia bisa mendapat kuota haji jika Jokowi melobi langsung Raja Salman.
"Kami belum mendapatkan apakah Presiden sudah melakukan atau tidak karena kita sebagai jemaah terbesar di dunia dan perasaan umat yang sangat antusias untuk tetap menunaikan ibadah haji," ucapnya.
Pemerintah akan mengumumkan keputusan soal pemberangkatan jemaah haji hari ini. Pengumuman akan dilakukan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, pukul 13.30 WIB.
CNNIndonesia.com telah menghubungi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi. Namun, keduanya tidak merespons pesan singkat dan telepon hingga berita ini ditayangkan.
(dhf/wis)