Cegah Klaster Baru, Penerapan Ganjil Genap Diminta Ditunda

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang meminta penerapan ganjil-genap (gage) kendaraan roda empat di DKI Jakarta ditunda.

Menurutnya, jika pembatasan kendaraan diterapkan saat ini akan berimbas pada penumpukan penumpang di angkutan umum yang berpotensi memicu penyebaran Covid-19.

"Kalau memang mau mencegah sebaran Covid-19, tentunya gage (ganjil genap) pending dulu, karena bila gage diterapkan akan terjadi penumpukan atau klaster baru di angkutan umum massal (KRL/BRT)," kata Deddy kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/6).

Berkaca dari penerapan ganjil genap pertengahan tahun lalu, kata Dedi, terjadi penumpukan penumpang di KRL yang membuat kenaikan angka Covid-19.

"Sampai saat ini kapasitas angkutan umum massal masih dibatasi 40-50 persen sehingga tiada keseimbangan apabila gage diberlakukan," ujarnya.

Menurutnya, kalau pun pemerintah menerapkan kebijakan wrok form home (WFH) bagi pekerja formal nantinya tak akan berpengaruh banyak terhadap kepadatan penumpang di angkutan umum.

"Akan lebih lebih baik penerapan gage ditunda dulu, yang terpenting kita berhasil menekan sebaran virus di sektor transportasi dan seiring linier roda perekonomian terus melaju. Kecuali bila semua lapisan masyarakat sudah mendapatkan vaksin, rekayasa gage dapat diterapkan lagi," katanya.

Penerapan kembali sistem ganjil genap rencananya akan diberlakukan secara bertahap selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro di DKI Jakarta.

Wakil Direktur Lalu Lintas, Polda Metro Jaya AKBP, Rusdy Pramana menyebut ganjil-genap akan diterapkan lebih dahulu di sejumlah ruas jalan dengan peningkatan volume kendaraan dalam beberapa waktu terakhir di Ibu Kota.

"Pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap diberlakukan secara bertahap, diprioritaskan kepada ruas jalan dengan tingkat kemacetan arus lalin cukup padat," kata Rusdy dalam zoom meeting rencana penerapan kembali ganjil genap, Rabu (2/6).