PAN Tolak Rencana Pemerintah Utang Alutsista Rp1,7 Kuadriliun

CNN Indonesia | Kamis, 03/06/2021 18:19 WIB
PAN menilai rencana pemerintah membeli alutsista dengan anggaran Rp1,7 kuadriliun itu tergesa-gesa dan belum matang. PAN menilai rencana Prabowo Subianto membeli alutsista dengan anggaran Rp1,7 kuadriliun itu tergesa-gesa dan belum matang. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia --

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menolak rencana pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan dana pinjaman senilai US$124,9 miliar atau Rp1,7 kuadriliun.

Rencana itu tercantum dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).

"Fraksi PAN menolak rencana Kemhan berutang sebesar Rp1,7 kuadriliun untuk pembelian alutsista," kata anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia kepada wartawan, Kamis (3/6).


Ia menyatakan rencana pembelian alutsista dengan anggaran sebesar Rp1,7 kuadriliun itu tergesa-gesa dan belum matang. Terkait pertahanan, menurutnya, visi yang menjadi strategi lalu doktrin pertahanan perlu dibaca lebih dahulu sebelum membuat peta jalan yang sesuai dengan Nawacita.

"Dengan pembacaan ancaman yang tepat dan komprehensif, kita dapat mengetahui kebutuhan alutsista apa saja yang perlu dan mendesak kita beli maupun yang tidak. Pertimbangan ini semata-mata sebagai bentuk proporsionalitas anggaran dan penentuan skala prioritas yang lebih seimbang," tutur Farah.

Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, menurutnya upaya penanganan wabah harus menjadi prioritas utama pemerintah agar ekonomi Indonesia kembali pulih.

Farah berpendapat, upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat lebih penting dan mendesak untuk dilakukan tanpa mengurangi visi strategis penguatan pertahanan militer.

Selain itu, Farah juga menilai rencana pembelian alutsista dengan anggaran jumbo tersebut berisiko membuat hutang Indonesia bertambah besar. Pasalnya, menurutnya, utang Indonesia sudah mencapai Rp6.445,07 triliun pada periode Maret 2021.

"Jadi, seharusnya setiap pembiayaan negara perlu dihitung konsekuensi logis dan rasionalisasi penggunaannya," ujarnya.

Kemhan tengah menghadapi kisruh rencana pinjaman jumbo senilai Rp 1,7 kuadriliun yang tercantum dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Alpalhankam.

Dokumen dengan anggaran pembelian alutsista dalam jenjang waktu 2020-2024 sebanyak US$124,9 miliar atau setara Rp1,7 kuadriliun itu tersebar ke publik. Dalam dokumen itu dijelaskan, pemenuhan akan menggunakan sistem pinjaman ke luar negeri dengan rentang pembayaran hingga 2044.

Namun, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut saat ini rencana pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan modernisasi alutsista itu masih digodok. Menurutnya, hal itu masih dalam tahap perencanaan.

"Ini sedang digodok, sedang direncanakan," kata Prabowo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/6).

(mts/pmg)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK